PALANGKA RAYA-Oknum anggota Dewan asal Kabupaten Kapuas Be yang tersangkut narkoba tidak dibui. Tapi hanya menjalani proses rehabilitasi. Meskipun demikian, kasus yang menjerat wakil rakyat ini tetap menjadi perhatian. Bagaimana bisa oknum pejabat pecandu narkoba bisa lolos di lembaga tertinggi perwakilan rakyat itu? padahal ketika pencalegan wajib mengantongi surat bebas dari narkoba.

Menyikapi kasus ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng selaku lembaga yang akan merehabilitasi oknum anggota dewan dari fraksi NasDem ini mengaku, ketika pemeriksaan kesehatan para calon legislatif (caleg) sebelum disahkan sebagai peserta pemilu legislatif (pileg). Pihaknya mengaku memang tidak dilibatkan. Hal itu dibeberkan oleh Kepala BNNP Kalteng Brigadir Jenderal Lilik Heri Setiadi melalui Kabid Pemberantasan AKBP I Made Kariada.

“Kami tidak ada ikut waktu tes urine saat itu. Mungkin saja pada waktu tes urine pencalonan, mereka tidak mengonsumsi. Alat itu hanya bisa mendeksi selama kurang lebih 5 hari aja,”terangnya saat dikonfirmasi Kalteng Pas, Sabtu (12/10).

Made juga menjelaskan kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian Polda Kalteng. Sehingga pihaknya tak bisa memberikan komentar lebih jauh, terkait kasus yang menimpa anggota DPRD Kabupaten Kapuas tersebut. Selain itu, pihak BNNP tidak ikut melakukan penangkapan terhadap anggota legislatif dari Partai NasDem tersebut.

Selaku penegak hukum, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat pihaknya berharap masyarakat Indonesia khususnya Kalteng bersatu untuk melawan narkoba.

“Kami berharap agar seluruh bangsa menyatukan kekuatan untuk bersatu dan bergerak melawan narkoba, karena dapat merusak generasi bangsa. Dengan berperang terhadap nerkoba, kita telah berjuang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba,” imbuhnya.

Sementara itu, menyikapi kasus oknum dewan yang tersangkut narkoba ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng H Harmain Ibrohim mengatakan bahwa pihaknya hanya menerima dan memferivikasi berkas calon legislatif yang masuk.

Menurutnya, dalam PKPU 20 THN 2018 tentang pencalonan dalam pemilu 2019, jelas tentang syarat calon. Pasal 7 ayat 1 huruf h, sehat jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Kemudian dalam pasal 8 ayat 1 huruf D , dijelaskan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit, pemerintah yang memenuhi syarat serta bebas penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif.

“Dari keterangan PKPU 20 tersebut jelas KPU hanya memverifikasi berkas administrasi calon dan untuk yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan seterusnya,”jelas Harmain kepada Kalteng Pos, Sabtu (12/10).

Kemudian berdasarkan keterangan dari Puskesmas atau rumah sakit yang menenuhi syarat, jadi tidak sekedar puskesmas atau rumah sakit biasa, tapi rumah sakit yang mempunyai kelengkapan alat pemeriksaan atau laboratorium yang bisa digunakan untuk pemeriksaan tes narkoba.

Kalau sudah ada surat keterangan tentang bebas dari penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif dari rumah sakit, maka tentunya KPU ada dasar untuk tidat meloloskan atau tidak dalam syarat tersebut.

Sebelumnya Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, oknum wakil rakyat dari Partai NasDem itu sudah mengonsumsi narkoba sejak 2014 silam. Artinya, selama menjabat sebagai wakil rakyat, yang bersangkutan sudah sering mengonsumsi narkoba. “Ia (Be, red) mengaku bukan seorang pecandu, melainkan memakai barang haram ketika sedang mengalami banyak masalah hidup,” sebutnya kepada awak media, Jumat (11/10).(nue/ala) 

You Might Also Like