Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Berkaca dari Pemilu 2019 lalu, sejumlah masalah yang sering diungkit adalah daftar hadir pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu meminta para pengawas TPS bisa mendokumentasikan form C7 atau daftar hadir pemilih dalam Pilkada 2020. Pasalnya, salah satu sumber masalah pemilihan bermula pada data C7 yang rancu.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, dengan ada dokumentasi, persoalan di Pilkada 2020 bisa berkurang. Pengawas TPS harus bisa mendokumentasikan C1 plano serta C7 daftar hadir. Abhan memberi contoh kasus yang disebabkan tak didokumentasikannya form C7. Jumlah daftar hadir pemilih di TPS sebanyak 250 pemilih dengan daftar pemilih tetap (DPT) 300 orang.

Harusnya surat suara yang digunakan sebanyak 250 surat suara. Namun kerap kali surat suara yang digunakan sebanyak 275. “Itu sering terjadi masalah di situ. Kalau pengawas TPS bisa mendokumentasikan C7 akan bagus,” kata Abhan di Jakarta, Jumat (11/10).

Dia mengakui, mendokumentasikan C7 sedikit sulit karena jumlahnya banyak. Bila satu lembar ada 30 nama, maka apabila terdapat 300 pemilih, akan ada 10 lembar C7 yang harus didokumentasikan. “Tapi itu harus dilakukan untuk mengurangi residu masalah,” bebernya.

Terlebih, lanjut Abhan, semua pihak telah merasakan manfaat besar C1 plano digital atau pendokumentasian C1 plano oleh pengawas TPS pada Pemilu 2019. Abhan menilai, C1 plano digital merupakan terobosan yang sangat membantu berbagai pihak dalam menyelesaikan banyak masalah. Baik selama proses rekapitulasi hasil pemilu atau dalam sidang-sidang administrasi. “Maka dokumentasi C7 harus dikembangkan di Pilkada 2020,” terang Abhan.

Hal senada disampaikan anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Dia mengungkapkan, secara tidak sadar Bawaslu sudah menjalankan fungsi peradilan pemilu. Menurutnya, tugas Bawaslu sebagai quasi peradilan menangani sengketa administrasi kepemiluan lebih banyak kasusnya ketimbang jumlah permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagja menjelaskan, dalam menangani sengketa administrasi hasil Pemilu 2019 lalu, MK menangani sekitar 470 perkara. Sedangkan Bawaslu jauh lebih banyak lantaran Bawaslu menangani sengketa administrasi mulai dari penyusunan DPT (daftar pemilih tetap), dimulainya tahapan pemilu hingga penghitungan suara. “Sebenarnya Bawaslu sudah bisa dibilang menjalankan peradilan pemilu karena jumlahnya dalam menangani kasus administrasi sangat banyak dan berat sebenarnya,” kata Bagja.

Apalagi, tambahnya, dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) beberapa waktu lalu, MK banyak menolak permohonan pemohon dengan alasan sudah pernah diputus Bawaslu melalui putusan administrasinya. (khf/fin/rh/kpc)

Loading...

You Might Also Like