Bupati Pulang Pisau Edy Ppatowo (kanan) memberikan plakat kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di sela-sela kegiatan kaji banding di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/10). (Foto: Kominfo)


PULANG PISAU–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau melakukan kaji banding ke Pemerintah Kota (Pemko) Surabaya. Dalam kegiatan itu pemkab Pulang Pisau mengkaji pengelolaan keuangan berbasis sistem yang sudah dijalankan Pemko Surabaya dengan penggunaan aplikasi dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai (TPP) absensi terintegrasi.

Rombongan Pemkab Pulang Pisau saat itu dipimpin langsung Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo dan diikuti beberapa perangkat daerah terkait. Kedatangan rombongan Pemkab Pulang Pisau diterima langsung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota.

Materi yang dibahas dalam pertemuan itu yakni penentuan indikator, dasar perhitungan, poin-poin bahan penilaian dan payung hukum penghitungan TPP. “Ada beberapa indikator dalam penghitungan TPP yakni kehadiran, jam kerja dan beban kerja,” kata Edy.

Edy mengungkapkan, Pemkab Pulang Pisau akan menerapkan TPP bagi ASN di lingkup Pemkab Pulang Pisau. “Untuk itu, kami belajar terkait penerapan TPP dan pengelolaan keuangan berbasis sistem. Dengan penerapan TPP kami harapkan dapat semakin meningkatkan kinerja seluruh ASN,” tegas Edy.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau, Saripudin mengharapkan,  dengan penerapan TPP itu akan semakin meningkatkan disiplin kerja dan kreativitas seluruh ASN. ” dalam penerapan TPP ini yang dinilai tidak hanya kedisiplinan saja, tetapi kreativitas dan beban kerja. Banyak yang menjadi penilaian nanti,” ungkap dia.

Saripudin menambahkan, nanti seluruh ASN harus menghasilkan produk dari setiap pekerjaan. “Jadi kinerja seluruh ASN yang bekerja terukur. Mulai dari staf sampai pimpinan perangkat daerah karena TPP yang diberikan nanti beban kerja,” jelas dia.

Dia mengaku, TPP berbeda dengan tunjangan daerah (tunda). “Kalau TPP harus benar-benar ada hasil kerja. Kalau tidak ada hasil kerja ya tidak dapat tapi kalau beban kerja tinggi, tentu TPP juga tinggi. TPP lebih besar dari tunda,” beber Saripudin.

Saripudin tidak menampik, dengan penerapan TPP jika ada ASN yang kinerjanya buruk sulit mendapatkan promosi jabatan. “Bagaimana akan diberikan jabatan, kalau saat menjadi staf saja tidak tahu yang dikerjakan atau tidak bisa bekerja. Untuk itu, dengan penerapan TPP ini seluruh ASN harus mampu berkompetisi karena yang dinilai adalah kemampuan personal,” ucapnya. (art/ila/ctk/nto)

Loading...

You Might Also Like