Enung Irawati


BUNTOK-Wakil Ketua II DPRD Barsel Hj Enung Irawati mengatakan, untuk meminimalkan permasalahan aset daerah tahun 2019 ini, maka sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah atau negara harus terintegrasi. “Kepada PD khususnya bagi pejabat atau aparat pengelola barang, nantinya dapat memberi kontribusi terhadap tersedianya SDM aparatur yang dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya, Kamis (10/10).


Menurut   Enung, pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah. Sebab, kata dia, kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah merupakan hal yang sangat menentukan dalam upaya melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Politikus PKB Barsel itu menegaskan, yang harus diperbaiki oleh semua PD yakni kurangnya mengiventarisasi dan menilai kembali asset tetapnya. Karena selama ini pencatatan aset hanya dari belanja modal, seharusnya belanja modal sebesar harga aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pendapatan/pembangunan aset, sampai siap digunakan. “Ini menjadi perhatian khusus kita agar aparatur pengelolaan barang milik daerah lebih meningkatkan kemampauannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,” tegasnya.


Menurut dia, langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan perundang-undangan, yakni sikap mental, perilaku dan kejujuran hal utama yang harus dimiliki oleh aparaturnya. Hal tersebut, tambah dia, sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparat pengelola barang secara menyeluruh, sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam melaksanakan tertib adminitrasi pengelolaan barang milik daerah. (ner/ami)


You Might Also Like