Susilo I Tamin


PULANG PISAU–Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat koordinasi rencana aksi hak asasi manusia (Ranham). Pada rapat ini ditekankan agar pemerintah melindungi dan meneggakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia.

Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo yang diwakili Asisten I Sekda Pulang Pisau Susilo I Tamin mengatakan, HAM bersifat universal dan langgeng. “Karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi dan ditegakkan,” tegas Susilo ketika membuka kegiatan yang digelar di Aula Mess Pemda, Kamis (10/10).

Dia menambahkan, tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara. Terutama pemerintah.  “Baik di tingkat pusat maupun daerah dan juga diperlukan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 100 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,” ujarnya.

Susilo mengungkapkan, ke depan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan sangat konsen terhadap isu-isu HAM. Isu HAM bukan lagi dalam tatanan konsep dan teori. “Namun sudah wujudkan dalam pemberian pelayanan di fasilitas-fasilitas publik milik pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang memenuhi unsur-unsur dan nilai HAM individu dan masyarakat,” beber dia.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar semua peserta rakor dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius dan sunguh-sunguh. “Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberi penguatan kepada institusi pemerintah khususnya yang ada di tingkat kabupaten,” harap dia.

Dia juga mengharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta lebih menumbuh-kembangkan kesadaran individu atau kelompok terhadap upaya perlindungan, kemajuan, penegakan dan penghormatan HAM di Kabupaten Pulang Pisau. (art/ila/ctk/nto)

Loading...

You Might Also Like