ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA-Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 masih belum beres. Khususnya dana hibah yang akan diberikan kepada Bawaslu Kalteng sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pemilu. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan, pihaknya akan segera membahas kembali anggaran untuk Bawaslu bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Senin (7/10) lalu, Bawaslu dan Pemprov Kalteng sudah memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk rapat evaluasi setelah teken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang dilakukan serentak seluruh Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa daerah yang masih belum melakukan teken NPHD bersama pihak penyelenggara. Salah satunya adalah Kalteng.

"Iya, jadi Senin lalu kami sudah rapat bersama Kemendagri. Diberikan tenggang waktu sampai 14 Oktober ini agar Bawaslu dan Pemprov Kalteng sudah teken NPHD," ungkapnya saat diwawancarai usai membuka kegiatan di Hotel Bahalap, Kamis (10/10).

Dijelaskan Fahrizal, melihat target yang dipatok oleh Kemendagri tersebut, pihaknya akan kembali membahas tentang jumlah nilai yang akan disepakati bersama Bawaslu Kalteng. Menurutnya, yang masih belum mendapatkan kesepatan dalam anggaran tersebut hanya pada salah satu item, yakni terkait honorarium. Sementara item lainnya sudah sepakat.

"Sebenarnya yang belum kami sepakati bersama hanya satu item, yakni item kesepakatan penetapan honorarium penyelenggara di tingkat ad hoc kecamatan, kelurahan, dan di tempat pemungutan suara (TPS)," jelasnya kepada Kalteng Pos.

Sebagaimana diketahui, ada perbedaan honorarium antara petugas ad hoc di KPU dan Bawaslu. Tetapi, Fahrizal pun tidak dapat memberikan kepastian bagaimana kejelasan antara honorarium di Bawaslu. Lantaran, pihaknya masih akan mengadakan rapat bersama TAPD Kalteng untuk membahas permasalahan ini, sebelum pihaknya memanggil Bawaslu untuk kembali membuat kesepakatan.

"Hari ini (kemarin, red) saya panggil TAPD untuk merapatkan hal ini," katanya.

Pihaknya menyebutkan, berkenaan dengan anggaran pilkada ini, tentunya akan didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Yang pasti bahwa pihaknya akan tetap mendukung Bawaslu, karena merupakan lembaga penting dalam pelaksanaaan pilkada.

"Dengan begitu saat pilkada 2020 nanti fungsi Bawaslu tetap berjalan," tegasnya.

Sementara itu, terkait jumlah nilai yang telah ditetapkan Pemprov Kalteng yakni Rp88 miliar, pihaknya pun tak mengatakan akan tetap berpatokan pada angka tersebut. "Belum tahu. Maka dari itu, setelah rapat bersama TAPD, kami akan panggil Bawaslu untuk rapat kembali," beber Fahrizal.

Pihaknya berharap secepatnya menemukan kata sepakat dengan Bawaslu, agar batas akhir teken NPHD dapat dilaksanakan. "Kami akan berusaha. Insyaallah 14 Oktober nanti sudah bisa teken NPHD," pungkasnya. (abw/ce/ram)

You Might Also Like