Ilustrasi. (foto: net)


IMBAS terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (RS), maka semua RS tipe C sudah tidak boleh lagi menangani pasien cuci darah atau hemodialisis. Semuanya hanya boleh ditangani RS tipe A dan B.

Banyak imbas lain yang dianggap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim bisa menimbulkan masalah.

Ketua Umum IDI Wilayah Jatim dr Poernomo Boedi S. SpPD K-GEH mengharapkan pemerintah pusat mengkaji ulang aturan baru tersebut Di Surabaya, pelayanan hemodialisis lebih banyak diberikan RS tipe C.

Nah, kalau merujuk permenkes baru, layanan tersebut hanya ada di RS tipe A dan B. Itu tentu berpotensi menjauhkan akses pelayanan. Mengakibatkan puluhan ribu pasien hemodialisis dirugikan,” kata Poernomo kemarin (9/10).

Dia menyayangkan adanya permenkes itu. Menurut dia, selama berkompeten serta mendapat dukungan sarana dan prasarana, dokter tetap bisa berpraktik tanpa harus melihat kualifikasi RS.

Dengan adanya kebijakan tersebut, pelayanan medik di RS ditentukan sesuai dengan klasifikasi RS. Misalnya, menurut permenkes, RS umum tipe D mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit dua spesialis dasar. Sementara itu, RS tersebut hanya bisa meningkatkan fasilitas dan kemampuan paling banyak satu pelayanan medik spesialis dasar dan satu penunjang medik spesialis.

RS umum tipe C, berdasar permenkes, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit empat spesialis dasar dan empat penunjang medik spesialis lain. Sedangkan peningkatan fasilitasnya hanya bisa paling banyak tiga pelayanan medik spesialis selain spesialis dasar dan satu penunjang medik spesialis.

Permenkes baru juga membatasi ruang praktik dokter subspesialis. Mereka tidak boleh lagi berpraktik di RS tipe C atau D. Mereka hanya boleh ada di RS umum tipe A dan B. Itu berarti ada pembatasan yang tidak rasional terhadap dokter spesialis yang boleh bekerja di RS,” lanjutnya.

Padahal, menurut dia, ada RS tipe C yang bisa menerima spesialis tertentu di luar yang sudah diundangkan di permenkes. Adanya pembagian pelayanan di RS tipe A, B, C, atau D itu terlalu kaku. Menurut IDI, dokter spesialis kulit bisa berpraktik di RS tipe C. Tapi, kenapa di permenkes malah dibatasi hanya di tipe B?” lanjutnya.

Dokter spesialis saraf sebelum adanya permenkes bisa berpraktik di RS tipe C. Namun, lagi-lagi dengan adanya peraturan baru tersebut, dokter spesialis saraf tidak boleh ada di RS umum tipe C, tapi harus di tipe B. Hal itu tentu membatasi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Lha kalau ada warga emergency stroke, mereka harus jauh-jauh pergi ke RS tipe B. Tentu saja pasien itu dikhawatirkan tidak tertolong,” lanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita sudah mengantisipasi keluarnya permenkes baru itu. Namun, upaya tersebut tidak disambut baik oleh sejumlah dokter pada April lalu. Mereka memprotes kebijakan dinkes yang ’’menahan” surat izin praktik dokter. Feni, sapaan akrab Febria, berkali-kali menegaskan bahwa aturan itu ditegakkan agar rumah sakit tak menyalahi aturan.

Lalu, bagaimana sikap dinkes menanggapi aturan baru itu? Feni menegaskan, pemkot bakal terus berpedoman pada aturan yang ada. ”Itulah kenapa harus ada klasifikasi rumah sakit. A, B, C, dan D. RS C dan D rujukan sekunder, A dan B rujukan tersier,” jelasnya.

Pada pertengahan April lalu, dinkes mencoba untuk menegakkan aturan klasifikasi RS itu. Hasilnya, empat di antara delapan rumah sakit tipe D berkomitmen naik kelas ke C. Sedangkan 12 rumah sakit tipe C berkomitmen untuk naik tingkat ke tipe B.

Hal itu dilakukan karena banyak rumah sakit yang menumpuk dokter spesialis, tapi tak mau naik kelas. Karena sudah banyak yang berkomitmen naik kelas, imbas perubahan permenkes tersebut bisa diminimalkan. Jika 12 RS tipe C itu sudah naik ke tipe B, pelayanan tetap bisa berjalan sesuai aturan.

Kendala lain ada di daerah. Misalnya, yang disampaikan dr Lestari, perwakilan IDI Gresik. Menurut dia, di Gresik hanya ada satu RS tipe B. Jika nanti dokter dengan spesialis selain spesialis dasar hanya ada di tipe B, masyarakat akan berbondong-bondong ke RS tersebut. ”Hal itu jelas tidak akan membuat pelayanan di RS tipe B maksimal. Memangnya RS tipe B bisa menampung lebih banyak pasien?” tandasnya.

Imbas Permenkes Baru

1. Layanan cuci darah atau hemodialisis (HD) hanya ada di RS kelas A dan B.

2. IDI Jatim mengestimasi ada puluhan ribu pasien HD yang masih dirawat di RS tipe C.

3. Dokter subspesialis juga dilarang berpraktik di RS C dan D.

4. Pelayanan medis dasar rawat jalan/poli umum tidak lagi ada di RS kelas A, B, C yang berakibat tutupnya poliklinik umum.

5. Rumah sakit khusus kelas C hanya berlaku untuk rumah sakit ibu dan anak.

6. Pelayanan RS khusus kelas C selain ibu dan anak yang tak bisa naik ke kelas B terancam berhenti.

(ika/sal/c7/git/jpc/kpc)

You Might Also Like