MUARA TEWEH-Harga gas elpiji bersubsidi 3 kg mencapai Rp35.000 sejak bulan Mei 2019 lalu. Tingginya harga gas tersebut, mendapat respon dari Anggota DPRD Kabupaten Batara Suhendra.


Dia menilai tingginya harga gas elpiji bersubsidi 3 Kg karena agen menaruh harga sudah di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan di bawahnya seperti pangkalan menjual ke masyarakat juga lebih mahal.


“Saya dapat informasi dari pangkalan bahwa mereka sudah mengambil dengan harga Rp30.000 dari agen, pangkalan menjual dengan harga Rp32.000, sedangkan di tingkat pengencer mencapai Rp35.000,” ujarnya, Rabu (9/10).


Suhendra mengatakan hal itu harus dibahas bersama bahkan pembahasannya harus dijadwalkan saat rapat Badan Musyawarah (Banmus), untuk mengetui apakah ada kendala atau bagaimana. Jika memang ada kendala, bagaimana caranya mencari solusi untuk masyarakat.


“Harus dijadwalkan pada saat Banmus, apakah ada kendala dari sananya atau bagaimana,” tandasnya.


Selain itu, Ketua Komisi III DPRD Batara, H Tajeri juga angkat bicara dan menegaskan jika harga gas bersubsidi melebihi HET yang sudah ditetapkan, artinya itus sudah masuk ke ranah hukum pidana.


“Yang namanya disubsidi oleh pemerintah termasuk gas elpiji 3 kg ini harganya tidak boleh melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika melebihi maka ini sudah masuk ranah hukum pidana. Jadi, semua ini aturannya jelas dan tegas, tinggal di jenjang Pemerintahan yang melaksanakannya,” tegasnya.


Dikataknnya, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) yang bertanggung jawab untuk menertibkan harga gas elpiji bersubsidi 3 kg ini. Dia menyarankan agar Disdagperin segera berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk melakukan penertiban harga.(adl/uni)


Loading...

You Might Also Like