Ilustrasi. (foto: net)


PEMERINTAH akan menaikkan tarif angkutan kapal penyeberangan antarprovinsi. kenaikan itu mencapai 28 persen.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, kenaikan dilakukan karena ada perubahan skema perhitungan tarif.

"Rata-rata naik 28 persen secara keseluruhan. Ada beberapa lintasan dari 10, 20 dan 30 persen. Jadi rata-rata 28 persen," ujar Budi di Jakarta, Rabu (9/10).

Budi menambahkan, pihaknya akan melakukan uji publik untuk menampung aspirasi masyarakat soal kenaikan tersebut.

"Harapannya adalah walaupun ada kenaikan, tapi nanti dengan kemampuan masyarakat yang sekarang jangan sampai tidak terakomodasi perwakilannya," imbuhnya.

Lebih lanjut Budi menuturkan, kenaikan ini karena selama 16 tahun tidak ada perubahan formula tarif penyeberangan.

Formulasi tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi selama ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

Budi berharap kenaikan tarif nantinya bisa menjadi angin segar bagi operator, terutama untuk menambah penghasilan.

"Kenaikan tarif nantinya akan diimbangi peningkatan aspek keselamatan, pelayanan dan kenyamanan. Saya harap dengan ini kalau ada penumpang jatuh, mobil jatuh, semua diperbaiki," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana menilai, kenaikan tersebut cukup tinggi. Dia mempertanyakan pemerintah sudah memikirkan imbas kenaikan tersebut.

"Kenaikan tarif ini cukup tinggi. Apakah sudah dipikirkan pemerintah dampaknya pada tarif perusahaan ekspedisi atau pengiriman barang dan akhirnya pada harga barang-barang," tulis Gde lewat keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/10).

Berdasarkan data, lanjut Gde, indeks kinerja logistik Bank Dunia tahun 2007 Indonesia lebih mahal dari beberapa negara.

"Saya baca indeks kinerja logistik LPI Bank Dunia tahun 2007 RI lebih mahal dari China, Malaysia, Thailand dan Vietnam," imbuhnya.

"RI hanya lebih murah dari Laos," lanjutnya.

Gde menambahkan, biaya logistik yang tinggi membuat para investor atau perusahaan asing di China merelokasi pabrik ke Vietnam dibanding ke Indonesia.

Jadi, kata Gde, kebijakan menaikkan tarif penyeberangan ini sedikit banyak menambah cost biaya logistik.

"Kebijakan yang inkonsisten dengan harapan pemerintahan Jokowi mendatang, para investor bangun pabrik di Indonesia," pungkasnya. (rmol/kpc)

Loading...

You Might Also Like