Ilustrasi. (foto: net)


SAMPIT – Terkait keberatan Wihelmus tentang adanya pemilihan ulang ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah Putih, Kecamatan Telawang, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengaku sudah mengetahui permasalahan tersebut.

Pemilihan ulang itu dilakukan karena ada kesalahan syarat peserta yang mengikuti pemilihan Februari lalu. Yaitu ada peserta yang hanya tamatan sekolah dasar (SD). Padahal hal itu tidak dibolehkan.

Kepala Dinas DPMD Kotim Hawianan mengatakan masalah surat keputusan (SK) yang disebut digantung itu adalah keliru. “Pemilihan ketua BPD dan anggota di Desa Tanah Putih pada Februari 2019 yang lalu memang telah dilaksanakan. Dua anggota BPD ada permasalahan terkait ijazahnya. Saat itu pemilihan tidak sesuai aturan, sehingga SK itu tidak diterbitkan dan dikatakan digantung. Kami tidak berani menerbitkan SK, jika ada masalah dan akan menimbulkan masalah atau digugat orang nantinya melalui PTUN,” kata Hawianan kepada Kalteng Pos, Rabu (9/10).

Menurut Hawianan, saat pemilihan Februari lalu, ada calon yang yang tidak memenuhi syarat, yaitu hanya lulusan SD. Syarat ini katanya sesuai perda dan perbup. “Saya rasa sudah jelas dalam aturan itu yang tidak membolehkan lulusan SD, tapi pada saat pemilihan itu yang terpilih ketua BPD Wihelmus ini ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat itu. Makanya dilakukan pemilihan ulang kembali,” tegasnya.

Apalagi dikatakan bahwa panitia pelaksana BPD Desa Tanah Putih itu melakukan pemilihan secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Wihelmus. “Mereka (panitia) sudah melakukan koordinasi dan menanyakan masalah aturan tersebut kepada kami. Sebelum pelaksanaan itu kan secara otomatis kami undang Wihelmus dan memang ada perwakilan setiap wilayah untuk memilih ketua BPD dan anggotanya ini sesuai aturan. Ternyata saat pemilihan itu, Wihelmus ini tidak ikut dan mengatakan pemilihan itu dilaksanakan secara diam-diam. Padahal tidaklah demikian. Kami melaksanakan itu sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.

Hawianan tidak berani mengatakan siapa yang salah atau benar. Namun yang perlu diketahui adalah prosedur sehingga terpilihnya Wihelmus saat itu yang tidak sesuai ketentuan. “Bukan Wihelmus sebenarnya. Tapi penyelenggara pemilihan ini tidak sesuai aturan. Artinya keberadaannya itu tidak benar. Dari segi prosedur salah, tentu akan kalah di PTUN. Padahal panitia ini mengetahui saja bahwa pemilihan itu salah dan tidak sesuai prosedur, akan tetapi tetap dilaksanakannya. Ini yang menjadi masalahnya, makanya wajar Wihelmus ini keberatan dengan hasil tersebut,” katanya.

Masalahnya yaitu prosedur tidak dijalankan. Sementara panitia sudah tahu aturan, tapi tetap melaksanakan. Padahal sudah jelas bahwa lulusan SD tidak boleh ikut atau menjadi anggota BPD. “Setelah tidak sesuai prosedur tadi, dilakukanlah pemilihan ulang oleh panitia penyelenggara, dan sekali lagi Wihelmus ini tidak ikut, sehingga terpilihlah ketua BPD baru beserta anggotanya. Terkait surat keberatan ini sudah sampai kepada saya selaku kadis DPMD. Nanti akan kami lakukan pembahasan. Kebetulan saat ini saya berada di luar kota,” ungkapnya. (rif/ens/ctk/nto)

You Might Also Like