Oleh: Jhon Retei Alfri Sandi


Mencari formulasi kebijakan yang tepat dalam penanganan karhutla yang menciptakan kabut asap dan kerusakan lingkungan yang parah di Kalteng, masih menjadi hal sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pengalaman tahun 1997, 2015, dan tahun-tahun sebelumnya, kurang mampu menjadi pembelajaran penting dalam menyusun strategi antisipasi dan pemecahan masalah. Alhasil pada tahun 2019, masyarakat Kalteng kembali melihat karhutla dan merasakan dampak buruknya bencana kabut asap.

Negara yang direpresentasikan dengan peranan pemerintah, idealnya harus secara serius mengantisipasi ancaman bahaya karhutla dan kabut asap yang menciptakan kerugian harta benda, gangguan kesehatan, jiwa, dan kerusakan lingkungan vegetasi flora dan fauna.

Pertanyaan di benak kita adalah; Apakah pemerintah memang telah kehabisan ide dan inovasi, sehingga tak mampu membuat kebijakan yang tepat? Ataukah kebijakan-kebijakan dan program-program yang ditetapkan itu sengaja dikonstruksi sedemikian rupa, agar menjadi tidak efektif, kurang optimal memberikan kemanfaatan, bahkan dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu? 

Kita tetap memandang positif bahwa pemerintah masih terus bergumul mencari formulasi tepat dalam penanganan bencana yang saban tahun mungkin selalu kita hadapi. Namun, rakyat Kalteng pun tak dapat menunggu terlalu lama dari kelemahan kapasitas pemerintah itu.

Masyarakat  sipil Kalteng yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (Gaas) Kalteng yang dimotori Walhi dkk, pada 2016 lalu telah menunjukkan protes ketidakpuasannya atas kinerja pemerintah, dengan melakukan gugatan class action (citezen law suit) di Pengadilan Negeri Palangka Raya, kepada Negara cq. Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat yang memiliki otoritas: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng sebagai tergugat I-VII.

Negara dituntut agar memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Gugatan CLS (citezen law suit)  karhutla yang dimenangkan para penggugat di PN Palangka Raya berdasarkan vonis PN Palangka Raya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk, vonis Pengadilan Tinggi Kalteng No. 36/PDT/2017/PT PLK dan Putusan Kasasi No.3555 K/PDT/2018 tanggal 16 Juli 2019 (walhikalteng.org), telah membuktikan bahwa negara (melalui organisasi pemerintahan di semua tingkatan) memiliki tanggung jawab dan kewajiban besar menciptakan kondisi aman, nyaman, dan sejahtera bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah kerja pelayanan pemerintahannya.

Negara harus menjamin keselamatan warga dari dampak karhutla, dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak kabut asap, membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap (salah satu poin dari sepuluh tuntutan gugatan).

Bahkan salah satu klausal warga adalah; karhutla dan asap setiap tahun telah mencabut hak paling dasar warga negara yaitu bernapas. (walhi.or.id : 23 Juli 2019). Keputusan PN, PT, dan Kasasi Mahkamah Agung ini idealnya menjadi landasan kokoh bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan upaya penegakan hukum dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalteng serta dampaknya. Bukankah tugas pokok pemerintahan modern adalah pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat  (Rasyid 1997:11).

Pemerintah pusat dan daerah tampaknya belum memiliki interest besar untuk menangani karhutla di Kalteng. Upaya Presiden melakukan peninjauan kembali (PK) atas keputusan Mahkamah Agung terkait perkara, mengindikasikan bahwa pemerintah masih memiliki pertimbangan panjang dalam penanganan penyelesaian masalah. Kebijakan-kebijakan yang bersifat parsial-sektoral oleh masing-masing kementerian/lembaga negara (K/LN) dan institusi daerah, tanpa melalui program kerja terintegrasi dan berkelanjutan, serta tarik ulur kewenangan penanganan, sedikit banyak berkontribusi pada efektivitas program aksi.

Kemarau panjang yang menciptakan bencana karhutla dan kabut asap, sebenarnya dapat diantisipasi dini, mengingat Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) telah memberikan prakiraan yang cukup akurat (valid) soal masa kemarau.

Pemerintah harus sungguh-sungguh mempersiapkan masyarakat, kelembagaan pemerintah,  dan swasta untuk menangani secara bersama, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangan peran koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, kedudukan, dan tugas serta fungsi masing-masing.

Karhutla tidak akan meluas secara masif, apabila mampu diantisipasi secara dini (deteksi dini) dengan memerankan dan memberdayakan unit penanganan terdepan di masyarakat. Bukankah pemerintah telah membentuk Manggala Agni sebagai brigade pengendalian kebakaran hutan di bawah Kementerian Kehutanan sejak 2003 silam. Selain itu, ada pula Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi, kabupaten/kota, Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dari Badan Restorasi Gambut (BRG), dibantu unsur TNI/POLRI, dan unit pemadam pemerintah serta swasta.

Penanganan karhutla tak akan mampu diatasi oleh pemerintah atau aparat keamanan saja. Dalam banyak teori, keberhasilan kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh peran dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah di Kalteng tampaknya belum mengoptimalkan potensi kekuatan masyarakat.

Orientasi kebijakan pemerintah cenderung diarahkan pada tindakan aksi pemadaman pasca meningkatnya eskalasi luasan kebakaran. Kegiatan pencegahan tidak lagi menjadi efektif. Penanganan karhutla dinilai lebih seksi dengan aksi  water bombing pesawat atau helikopter, adanya hujan buatan, memobilisasi aparat, dan lain-lain.

Sudah pasti biaya penanganan akan lebih besar dibandingkan program-program preventif. Penanganan karhutla idealnya harus didesain dalam satu kebijakan hulu-hilir. Tidak hanya menyangkut aksi tindakan pemadaman dan mengedepankan sanksi penegakan hukum belaka, tapi jauh lebih penting adalah membentuk sikap, perilaku, dan budaya hidup masyarakat  yang tanggap  bencana dan cinta serta peduli akan kelestarian lingkungan.

Adalah benar langkah pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok MPA di tingkat desa/kelurahan. Membuat sumur bor yang sangat fungsional saat terjadi karhutla tahun 2017, di wilayah-wilayah dengan tingkat ketebalan gambut yang besar. Juga memberi bimbingan teknis kepada kelompok masyarakat tertentu di bawah BRG.

Pemerintah pun patut diapresiasi karena membentuk TSAK dan Manggala Agni. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah, apakah tim partisipasi masyarakat yang telah dibentuk berfungsi sebagaimana maksud dan tujuan pembentukan? Bisa jadi secara formal tersedia kelembagaan partisipasi masyarakat, tetapi tidak mampu secara efektif dan kontinyu melaksanakan fungsi-fungsinya, karena terputus pembinaan, minimnya peralatan, lemahnya koordinasi dan komunikasi, serta belum memadai dana operasional untuk menunjang pelaksanaan fungsi secara baik dan akuntabel.

Betapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pemadaman karhutla. Jika diestimasi, satu helikopter jenis Kamov melakukan water bombing  dengan biaya per jam US $ 6.000[1] selama 6 (enam) jam per hari, maka rata-rata biaya pemadaman per jam sebesar Rp85.800.000. Artinya per hari sebesar Rp514.800.000. Sementara harga air per liter yang disiram sebesar Rp429. Semisal penggunaan helikopter untuk kegiatan water bombing  membutuhkan waktu enam puluh hari, maka total dana APBN yang dikeluarkan untuk Kalteng sebesar Rp30,888 miliar. Dana tersebut tentunya belum termasuk dana-dana kegiatan lainnya, seperti mobilisasi personel, konsumsi, peralatan, kesehatan, BBM, dan lain-lain. Jika dana Rp30,888 miliar digunakan untuk memperkuat kegiatan operasional MPA yang dibentuk di masyarakat desa/kelurahan pada 1.569 desa/kelurahan se-Kalteng, maka rata-rata setiap desa/kelurahan akan menerima kucuran dana sebesar Rp19,686 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi, bahkan dapat disinergikan dengan program kebijakan anggaran desa melalui dana desa (DD).

 

Kesulitan yang dialami kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian/pencegahan api, baik TSAK maupun MPA, adalah ketiadaan atau minimnya anggaran untuk kegiatan operasional lapangan, serta kondisi sarana dan prasarana penunjang. Polemik tarik ulur dan lempar tanggung jawab dalam penanganan karhutla di Kalteng tahun 2019, juga lebih didorong permasalahan anggaran dan biaya operasional, standarisasi peralatan, serta kondisi hidran sumur-sumur bor.

Belum tertata kelola manajemen sistem koordinasi, komunikasi, dan operasionalisasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam aksi penanganan, mengakibatkan munculnya kendala-kendala teknis di lapangan, yang pada akhirnya menumbuhkan sikap skeptis para pihak yang bertanggung jawab. Pembuat kebijakan utama di pusat dan daerah, idealnya harus turun tangan menata kelola kembali manajemen penanganan karhutla, sehingga semua komponen dapat melaksanakan tugas secara baik dan bertanggung jawab. Bukankah pemerintah hadir untuk melayani masyarakat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan serta keadilan.

Hal penting yang didorong dari belajar kejadian bencana karhutla 2019 ini, adalah mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mengelola tanah dengan baik, sehingga di atas tanah itu ada nilai ekonomis yang tinggi.

Kita bisa melihat fenomena karhutla di Kalteng ini. Selain titik-titik api berada di lokasi wilayah hutan atau lahan yang jauh dari permukiman penduduk, tidak kalah dominan titik-titik api juga tersebar di wilayah perkotaan atau pinggiran kota. Wilayah yang terbakar umumnya merupakan tanah kosong/semak belukar. Sementara, lahan yang telah ditanami tanaman yang memiliki nilai ekonomis, terhindar dari kebakaran. Ini berarti bahwa masyarakat akan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebakaran, manakala di atas tanah lahan masyarakat terkandung nilai ekonomis.

Karena itulah, penting bagi pemerintah daerah mewajibkan setiap penduduk yang memiliki lahan tidur untuk mengelola tanah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur secara tegas kewajiban setiap warga masyarakat untuk bertanggung jawab atas hak kepemilikan tanahnya, termasuk kewajiban secara kontinyu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Untuk mendorong kesadaran masyarakat, pemerintah wajib menyediakan insentif dalam bentuk program bantuan pembersihan lahan (land clearing) serta bantuan bibit dan pupuk dengan sistem kredit lunak yang melibatkan pihak perbankan. Selama ini masyarakat tidak mengelola tanahnya karena keterbatasan tenaga dan modal. Masyarakat pasti akan berpartisipasi aktif manakala pemerintah mengulurkan tangan. Pada satu sisi mewajibkan masyarakat (dengan daya ikat perda), tapi pada sisi lain memberi solusi melalui program bantuan pengelolaan, pembinaan, serta pemasaran hasil. Program-program pemerintah yang dilaksanakan saat ini, meskipun telah ada, tapi belum menyentuh secara luas kepada kelompok masyarakat di sektor desa dan kota, baik untuk kegiatan usaha di bidang pertanian, kehutanan, maupun perkebunan.

Penulis berkeyakinan, jika pemerintah daerah mampu membuat regulasi dan mendorong komponen masyarakat mengoptimalkan potensi kepemilikan tanah, pada satu sisi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pada sisi lain dapat mencegah atau mengurangi bencana kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus mempertahankan estetika kota/kabupaten.

 

* Dosen/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP Universitas Palangka Raya



 

You Might Also Like