Aksi penolakan revisi UU KPK oleh pegawai lembaga antirasuah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9). Aksi penolakan revisi UU KPK oleh pegawai lembaga antirasuah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)


Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawa dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (17/9).

Anggota Baleg DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan kemungkinan besar Revisi UU KPK tersebut akan disahkan pada hari ini. Hal itu masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang terdiri dari pimpinan DPR.

“Mungkin hari ini (akan disahkan Revisi UU KPK),” ujar Hendrawan saat dihubungi, Selasa (17/9).

Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, kerja cepat para anggota dewan ini karena dalam waktu dekat DPR periode 2014-2019 akan habis masa jabatnya. Sehingga harus mengejar ketertinggalan.

“Karena sudah semakin padat acara jelang akhir masa jabatan,” katanya.

Sebelumnya, ‎Baleg DPR melakukan rapat dengan pemerintah diwakilkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Atgas mengatakan rapat pembahasan ini telah sepakat untuk dibawa ke rapat paripurna yang rencananya diselenggarakan Selasa (17/9).

Sementara, Menkumham Yasonna H Laoly mengharapkan supaya revisi ini bisa disahkan menjadi UU. Sehingga tidak lagi perbedaan padangan dari masing-masing fraksi yang ada di DPR.

Yasonna mengklaim, Revisi UU KPK ini dirasa perlu supaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depannya bisa lebih baik lagi‎. Pemerintah bertindak untuk melakukan penguatan terhadap lembaga antirasuah ini.

“Agar pencegahan dan pemberantasan berjalan dengan efektif, sinergi, dan menjunjung sesuai Pancasila, kami menyambut baik atas diselesaikan pembahasan ini,” tuturnya.

Untuk diketahui sebanyak tujuh fraksi di DPR secara bulat mendukung keseluruhan poin revisi UU KPK. Mereka di antaranya PDIP, Golkar, Hanura, PKB, PAN, PPP, dan Nasdem.

Sementara PKS dan Partai Gerindra menyetujui adanya revisi tersebut namun dengan memberikan cacatan. Seperti adanya dewan pengawas di KPK dan penyadapan.‎ Selanjutnya Partai Demokrat belum memberikan pandangannya mengenai sikap dari Revisi UU tersebut karena harus berkonsultasi lebih dahulu.

‎Adapun DPR dan pemerintah sepakat melakukan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Setidaknya ada tujuh poin Revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

Pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Terakhir, ketujuh adalah terkait sistem kepegawaian KPK yang akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).(jpg)

 

Loading...

You Might Also Like