Staf Ahli Gubernur Kalteng bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Yuel Tanggara


PALANGKA RAYA–Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menegaskan, reformasi birokrasi perlu dilakukan monitoring. Pasalnya, reformasi birokrasi yang merupakan program nasional ini juga perlu diketahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan selama ini di Kalteng.

Monitoring ini juga, ujarnya, dalam rangka untuk memberikan rencana aksi tindak Ianjut perbaikan untuk periode berikutnya. Salah satu evaluasi yakni berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan model penilaian mandiri yang berbasis prinsip-prinsip Total Quality Manajemen (TQM).

“Penilaian ini digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian dan analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah,” kata gubernur dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Yuel Tanggara pada pembukaan workshop PMPRB di Aula BPSDM Kalteng, Kamis (12/9).

Dijelaskannya, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efesien. Dengan demikian, lanjutnya, dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, maju berkualitas menuju Kalteng Berkah.

“Harapannya Kalteng dapat menciptakan aparatur yang baik dan akuntabel, efektif, efesien serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat Kalteng," pungkasnya. (abw/ila/ctk/nto)

You Might Also Like