ILUSTRASI: Gedung DPR (Dok. Jawa Pos)


Sekretariat DPR menganggarkan pin emas bagi para anggota dewan yang baru periode 2019-2024. Nominal pin emas tersebut mencapai Rp 5,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus ‎mengatakan, yang dilakukan Sekretariat DPR tidak mencerminkan efisiensi. Sehingga ini hanyalah pemborosan yang menghaburkan uang negara.

‎”Kalau bicara soal efisiensi, jelas pengadaan PIN emas itu merupakan sebuah praktik yang tidak efisien,” ujar Lucius kepada JawaPos.com, Sabtu (24/8).

Lecius mengatakan, tidak efisien tersebut karena fungsi pin itu sendiri hanyalah sebagai atribut pengenal.‎ Dengan fungsi sesempit itu, pembuatan pin berbahan dasar emas jelas sebuah pemborosan.

“Karena dengan emas atau bukan pin itu tetap tak lebih dari sekedar atribut semata,” katanya.

Bertambah tidak relevan penggunaan pin emas itu karena sebagai wakil rakyat, mestinya tanda khusus agar dikenal itu juga tak perlu. Karena mestinya sebagai wakil rakyat, mereka sudah dikenal oleh rakyat.

“Dalam hal ini jika hanya atribut pengenal, maka jelas secara fungsional pin itu tidak relevan, karena sebagai wakil rakyat, tentu saja mereka dikenal. Kalau tidak dikenal, artinya ada masalah dengan wakil itu,” ungkapnya.

Lembaga seperti DPR dan DPRD itu merupakan lembaga fungsional. Mereka dikenal atau bahkan keberadaan lembaga itu dimaksudkan untuk menjalankan fungsi tertentu. Dalam konteks DPR dan DPRD fungsi itu adalah mewakili rakyat untuk memperjuangkan aspirasi.

“Karena itu semua yang terkait dengan anggota DPR Itu mesti juga dilihat dari fungsi tertentu. Apakah secara fungsional, fasilitas tertentu seperti PIN itu punya fungsi dalam relasi wakil rakyat dengan konstituennya?,” tanyanya.

‎Karenanya bicara soal urgensi PIN ini tentu saja jawabannya tidak. Kalau DPR ngotot pengadaan pin tersebut. Artinya mereka memang ragu dengan perannya sebagai wakil rakyat. Atau sangat mungkin ia sangat terobsesi melihat kursi wakil rakyat itu sebagai suatu tahta kekuasaan yang harus didandani dengan mewah, nggak peduli ada atau tidak kegunaannya.

Lucius menambahkan, pengadaan barang-barang aneh untuk aksesoris anggota DPR setiap awal periode memang selalu rutin terjadi. Tentu saja ini memprihatinkan karena sebagai wakil rakyat, yang justru lebih difokuskan mereka adalah fasilitas yang mereka akan peroleh.

“Bukan apa yang akan mereka berikan kepada negara atau daerah melalui jabatannya,” tegasnya

Menurut Lucius, persoalan umum wakil rakyat kita yang memang masih jauh dari harapan sebagaimana wakil rakyat sesungguhnya. Wakil rakyat ini memang segera lupa dengan rakyat yang diwakili begitu sudah mendapatkan suara signifikan dari rakyat yang membawanya ke parlemen. Kondisi lupa ini akan terus dirawat sepanjang periode sampai pemilu berikutnya akan digelar.

Soal pin ini, pembelaan dari wakil rakyat biasanya mengatakan bahwa itu tak mereka. Namun hal itu bukan soal itu hak atau tidak. Yang dipersoalkan kenapa untuk hak seperti itu mereka harus mengabaikan pertanyaan soal fungsi, soal efisiensi, soal kegunaan.

“Ngapain bela-belain sesuatu hanya karena anda berhak untuk itu tetapi disaat yang bersamaan, lupa hak rakyat untuk menuntut kerja dari wakil rakyatnya,” pungkasnya.

Sekadar informasi, ‎Anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan pin emas. Hal itu sudah dianggarkan khusus bagi para anggota dewan yang telah terpilih.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan pagu anggaran yang diberikan untuk pin emas bagi para anggota dewan yang terpilih tersebut sebesar Rp 5,5 miliar. Namun harga perkiraan sendiri (HPS) hanya mencapai Rp 4,17 miliar.

“Jadi memang HPS pengadaan pin hanya sebesar Rp 4,17 miliar,” ujar Indra kepada wartawan, Sabtu (24/8).

Indra mengatakan pengadaan pin emas bagi para anggota DPR baru itu saat ini masih dalam proses lelang. Namun DPR sudah melakukan pemesanan kepada PT Antam Tbk untuk para anggota dewan tersebut.(jpg)

 

You Might Also Like