Presiden Joko Widodo saat meninjau di lokasi calon ibukota di Desa Talaken, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Rabu (8/5/2019) lalu.


RENCANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan dipastikan akan mengalami jalan terjal. Bukan hanya bicara permasalahan anggaran. Lebih jauh dari itu, pulau Borneo dinilai masih belum aman dari bencana lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (18/8), kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih tinggi. Di provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) misalnya, terdapat titik panas sebanyak 265 titik. Begitu juga Kalimantan Tengah (Kalteng), yang mencatatkan titik panas sebanyak 219 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 36 titik panas.

Karena itu Borneo mencatatkan lebih dari setengah total titik Karhutla yang ada di Indonesia. Adapun total titik Karhutla yang ada di tanah air sebanyak 888 titik panas. Team Leader Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Arie Rompas justru mempunyai data yang lebih parah lagi.

Data Greenpeace sepanjang tahun 2001-2008 menunjukkan, sekitar 3,8 juta hutan tua di Kalimantan telah menghilang. Sisanya, imbuh Arie, telah di konversi menjadi kebun sawit dan hutan tanaman industri. Sebagiannya lagi digunakan untuk konsensi penembangan hutan dan tambang yang telah menguasai pulau Borneo.

“Saat ini beban lingkungan di pulau Kalimantan sudah cukup tinggi,” kata Arie kepada JawaPos.com, Minggu (18/8).

Seiring dengan pembakaran massal lahan dan hutan, habitat satwa liar dan lahan gambut pun telah hilang dan berganti fungsi. Menurut Arie, bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan kabut asap dan lobang bekas tambang juga telah banyak merengut nyawa anak-anak yang menjadi masalah utama di Kalimantan.

“Pemindahan ibukota ke Kalimantan yang sudah di umumkan  secara resmi oleh Presiden Jokowi itu akan membawa masalah baru,” bebernya.

Dia mengatakan bahwa pemidahan ibu kota baru bukan hanya memindahkan pusat pemerintah ke daerah baru. Sebab dengan pemindahan Ibu Kota, nantinya akan adanya migrasi penduduk besar-besaran, yang juga diikuti oleh investasi berbasis lahan.

“Ini yang akan menambah pembukaan hutan dan lahan gambut yang tersisa,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Arie, dibutuhkan paradigma pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Salah satunya dengan memastikan prasyarat sosial dan lingkungan harus terpenuhi. Di antaranya dengan menghentikan investasi berbasis lahan dan menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan kabut asap.

“Kasus kebakaran hutan dan lahan dan lobang tambang saat ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan di dua lokasi kandidat utama yaitu kalteng dan kaltim,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan.

Namun, Jokowi tidak membeberkan lebih lanjut mengenai kota mana di tanah Borneo yang akan dipilih menjadi lokasi pengganti Ibu Kota Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya meminta izin dan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk merealisasikan rencana ini.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu/Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh, dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan,” kata Jokowi dalam paparannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memperkirakan, investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 485 triliun. Diperkirakan, pada tahap pertama, pembangunan dapat dilakukan di sekitar 40 ribu hektare dengan target pemindahan 1,5 juta orang.

Dari total kebutuhan investasi itu, Bambang menyatakan sumber alokasi dana yang digunakan dari APBN diperkirakan hanya sekitar Rp 93 triliun. Namun, tidak semuanya diambil dari APBN murni. Melainkan, ada juga yang didapat darikerja sama pemanfaatan aset.

“Investasinya bisa datang dari APBN, dari KPBU, dari swasta, dari BUMN,” kata Bambang di Kantor Ditjen Perpajakan, Jakarta, Jumat (16/8).

Bambang memastikan pembangunan ibu kota baru diupayakan tidak akan mengganggu sumber penerimaan murni dari APBN. Juga tidak mengganggu prioritas lain dalam APBN 2020 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Nantinya dimaksimalkan dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru, maupun aset yang ada di sekitar Jabodetabek,” terangnya.

Untuk saat ini, pihaknya tengah membuat rancangan induk (masterplan), urban desain, sampai dengan legal status dari tanah yang akan dibangun pusat pemerintahan. Termasuk juga, soal risiko kebakaran hutan yang digaungkan para aktivis lingkungan hidup.

“Untuk 2020, pada dasarnya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut (PUPR dan Bappenas). Udah dicek semua, risiko paling minimal. Termasuk risiko dari kebakaran hutan,” pungkasnya. (JPC/KPC)

You Might Also Like