Ilustrasi. Majelis Hakim MK. (foto: net)


JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai membacakan putusan atas gugatan Pileg 2019. Seperti diprediksi, pembacaan putusan ini tak seheboh pilpres. Buktinya, saat Ketua MK Anwar Usman mengabsen pemohon, sebagian besar tak hadir. KPU sendiri menyatakan banyak gugatan yang dinyatakan ditolak dan gugur.

KPU dinyatakan tidak terbukti melakukan penggelembungan suara seperti yang didalilkan pemohon. Terutama untuk daerah pemilihan di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Riau. “Dalam melaksanakan tugas, KPU sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

KPU optimistis tidak ada putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) maupun penghitungan suara ulang. Ini setelah puluhan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dan gugur. Dari tiga provinsi ini, yang sudah kami lakukan menurut MK sesuai dengan undang-undang. Meski begitu, KPU siap melaksanakan apapun putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” kata Komisioner KPU, lham Saputra di gedung MK, Jakarta, Selasa (6/8).

Selain itu, KPU juga segera menyiapkan logistik apabila ada putusan MK memerintahkan dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang. “Biasanya dalam sebuah putusan untuk memutuskan PSU atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang itu diberi waktu oleh MK. Tergantung bagaimana putusan MK nanti, Kan masih ada putusan lainnya,” jelas Ilham.

Pada sidang pengucapan putusan hari pertama, sebanyak 20 sengketa yang sebelumnya disidangkan di Panel I dinyatakan tidak diterima serta gugur. MK menggelar sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 pada Selasa hingga Jumat (9/8) mendatang.

Pada hari pertama sidang putusan, Selasa (6/8), majelis membacakan putusan terhadap 67 perkara sengketa Pileg 2019. Sedangkan pada hari kedua akan diputus 72 perkara. Kemudian, 41 dan 39 perkara masing-masing pada hari ketiga dan keempat.

Selanjutnya, KPU akan menetapkan anggota DPR yang terpilih pada Pileg 2019. Penetapan ini akan dibahas usai sidang pembacaan putusan gugatan selesai. “Ini belum semua provinsi yang dibacakan. KPU masih menunggu sampai tanggal 9 Agustus nanti,” terang Ilham. Setelah seluruh putusan gugatan dibacakan, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan tanggal penetapan anggota DPR.

Pihaknya akan terlebih dulu menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing parpol. Selanjutnya, ditetapkan siapa saja orang yang mendapatkan kursi. “Pertama yang kita tetapkan adalah berapa kursi yang diperoleh partai berdasarkan putusan MK. Setelah itu baru ditetapkan siapa yang duduk atau kursi yang diperoleh parpol,” lanjutnya.

Sementara itu, sebagian besar pemohon maupun kuasa hukum tidak menghadiri sidang putusan. Berbeda dari pembacaan sidang putusan pilpres. Putusan pemilihan legislatif hanya membacakan inti dari putusan tersebut. Dari pembacaan menimbang, ketua MK Anwar Usman hanya membacakan nomor perkara dan poin awal. Selanjutnya, membacakan putusan gugur atau tidak diterima oleh MK.

Dari mayoritas yang ditolak, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Golkar dan PDIP yang menyoal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Calon anggota DPRD Bintan dari Golkar, Amran, menggugat penetapan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bintan 3. Gugatan tersebut merupakan sengketa internal caleg Golkar. “Mengabulkan permohonan pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan daerah pemilihan Bintan 3 untuk sebagian,” tutur Ketua MK Anwar Usman.

Secara otomatis, putusan tersebut membatalkan Keputusan KPU Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD , DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Golkar untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan di Dapil Bintan 3.

Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Bintan di dapil Bintan 3 khusus TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, yakni sebanyak 27 suara. “Memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” lanjut Anwar Usman. Dalam perkara nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu, permohonan caleg DPRD Batam dapil Batam 1 dinilai kabur sehingga tidak dapat diterima.

KPU Daerah Bintan menetapkan dalam rekapitulasi berjenjang bahwa Amran memperoleh 16 suara di TPS 12. Sedangkan rekan separtainya, Aisyah, meraup 7 suara. Sebaliknya, Amran mengklaim seharusnya memperoleh 34 suara. Sedangkan Aisyah hanya 6 suara. Setelah membuka kotak suara di persidangan, MK menemukan hasil yang berbeda dengan versi KPU maupun pemohon. Amran didapati memperoleh 11 suara, sedangkan Aisyah 7 suara. (khf/fin/rh/kpc)

You Might Also Like