Ilustrasi. (foto: net)


MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pileg 2019. Putusan dimulai Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8) mendatang. KPU menegaskan siap menjalankan apa pun hasil putusan tersebut.

“Saya percaya sepenuhnya dengan MK yang akan memutuskan sengketa hasil Pileg 2019 seadil-adilnya. Kami berharap semua pihak dapat menghormati keputusan tersebut. Baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun masyarakat. KPU akan jalankan apapun keputusannya,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di gedung KPU RI, Jakarta, Senin (5/8).

Dia menyebut dirinya menantikan hasil putusan MK terkait sengketa Pileg 2019. Apabila hasilnya menyatakan pemilu ulang atau sebaliknya, KPU akan menghormatinya. “Nanti kita lihat apa putusannya, yang penting semua menjalankan keputusan MK,” imbuhnya.

Pada penutupan sidang pembuktian Selasa (30/7) lalu, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan seluruh hasil persidangan perkara PHPU Legislatif 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi, akan dibawa ke dalam RPH.

Sebelumnya Mahkamah menerima 260 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dan diperiksa dalam sidang pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan KPU, pihak terkait dan Bawaslu. Pada Senin (22/7) Mahkamah melalui putusan sela menyatakan tidak akan melanjutkan 58 perkara dari 260 perkara perselisihan hasil Pileg 2019.

Dalam putusan tersebut dinyatakan 122 perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sementara 80 perkara lainnya yang tidak disebutkan dalam pembacaan putusan sela akan kembali dipanggil pada pembacaan putusan akhir. Sejak Selasa (23/7) hingga Selasa (30/7), Mahkamah menggelar sidang pembuktian perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 untuk 122 perkara tersebut.

Persidangan untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif ini terbagi dalam tiga ruang sidang panel. Masing-masing panel harus disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah dan DPR. Namun, untuk pembacaan putusan dan ketetapan, sidang akan dilakukan secara pleno atau dihadiri oleh sembilan orang hakim konstitusi.

Kepala Bagian Humas MK Fajar Laksono membenarkan terkait sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara Pileg. “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif akan digelar selama empat hari, mulai Selasa (6/8),” kata Fajar. Meski agenda putusan sudah dikeluarkan, bukan berarti rapat permusyawaratan hakim (RPH) sudah selesai. Menurutya, RPH dilakukan bertahap diselesaikan sesuai jadwal pengucapan putusan.

KPU menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rampinas) di Denpasar, Bali. Acara ini dalam rangka evaluasi untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut. Selain itu, KPU juga menggelar persiapan untuk Pilkada Serentak 2020. “Kita mengevaluasi awal. Bagaimana pelaksanaan 2019. Kemudian persiapan untuk Pilkada 2020. Intinya itu,” ujar Arief.

Rapat ini diikuti seluruh anggota KPU tingkat provinsi berlangsung dari Jumat (2/8) dan ditutup pada Minggu (4/8) malam. Menurut Arief, ada beberapa catatan-catatan yang dibahas dalam evaluasi di rapat tersebut tujuannya agar kinerja KPU bisa lebih baik lagi. “Ya ada catatan-catatan tentang, agar data pemutakhiran data pemilih, agar Situng bisa lebih cepat,” papar Arief. (rh/fin/kpc)

You Might Also Like