Mantan Bupati Lamandau Marukan saat menjadi saksi kasus pencurian sawit di pengadilan negeri Lamandau, Rabu (17/7)


NANGA BULIK – Mantan Bupati Lamandau Marukan menjadi saksi atas kasus pencurian kelapa sawit oleh Bono. Marukan hadir seorang diri, menggunakan baju kemeja putih dan celana kain dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lamandau, Rabu (17/7/2019).

Dalam persidangan, Marukan dicecar sejumlah pertanyaan oleh ketiga hakim. Diantaranya apakah ia mengenal para terdakwa, apakah mengetahui perkara yang disidangkan, apakah mengetahui siapa pihak yang menanam sawit, hingga sejarah persengketaan lahan tersebut. 

Dalam kesaksiannya, Marukan menuturkan bahwa awalnya pada tahun 2007, PT Gemareksa telah diberi izin oleh bupati sebelumnya, yakni setahun sebelum ia menjadi bupati. Lalu saat keluar update dari menteri kehutanan bahwa areal dimaksud masuk kawasan hutan, lahan itu kemudian tidak lagi dikelola perusahaan.

“Kemudian lahan tersebut sebagian dikelola oleh Maria, penuturan Maria demikian, katanya dia diberi oleh pihak perusahaan untuk pengelolaan kebun. Masyarakat merasa itu lahan mereka yang tidak pernah diganti rugi oleh perusahaan. Masyarakat merasa memiliki lahan, dan maria juga memiliki, maka terjadilah perselisihan. Agar tidak bertikai maka saya selaku bupati melakukan upaya untuk menengahi," bebernya.

Hasil kesepakatan bersama, lahan yang menurutnya lebih dari seribu hektar tersebut kemudian dibagi, sebagian untuk Maria dan sebagian untuk masyarakat Desa Bunut.

"Saat pemeriksaan lapangan, masyarakat Bunut tidak hadir sehingga jadi abu-abu. Saya pikir sudah tidak ada masalah yang bergejolak, dan tidak ada perkembangan lagi," cetusnya.

Perkembangan terakhir, areal tersebut diserahkan oleh PT Gemareksa Mekarsari kepada koperasi. Karena masyarakat Nanga Bulik menuntut CSR kepada PT Gemareksa. Untuk bisa dilanjutkan kerjasamanya, bupati mengeluarkan SK CP/CL atau calon petani calon lahan. 

"Ketika PT Gemareksa menyerahkan ke koperasi seluas 560 ha, Saya pikir koperasi ini tidak menyentuh area Maria dan masyarakat Bunut," cetusnya.

JPU Saiful Uyun Sujati mempertanyakan terkait penanam sawit di tahun 2007. Mantan bupati menjawab sawit ditanam oleh PT Gemareksa. Usai memberi kesaksian, Marukan langsung diperbolehkan keluar dari ruang sidang.

Sidang dilanjutkan, warga Nanga Pamalontian mengaku tidak mengerti status kepemilikan lahan sawit yang mereka panen. Karena mereka mengaku hanya disuruh Ujang Maharani dari AMAN. Mereka mengaku dijanjikan akan diupah Rp200 ribu/ton.

"Kami hanya disuruh, kami di jemput dari desa untuk kerja panen. Lalu kami panen, ternyata setelah panen pertama kami didatangi Kapolsek untuk berhenti," ungkap salah seorang terdakwa.

Mereka mengaku jika sebenarnya sudah ingin pulang, tetapi mereka dipaksa untuk panen lagi. Bahkan, mereka ditunjukkan surat oleh Ujang Maharani untuk meyakinkan bahwa lahan tersebut sah milik Aman.   

"Kami sempat diperingati kapolsek untuk tidak lanjut memanen pada hari Senin. Tapi hari Selasa diyakinkan oleh Ujang bahwa lahan tersebut milik AMAN. Kita dipaksa untuk panen lagi, dan terpaksa berangkat karena belum diberi uang, dan tidak bisa pulang kampung. Katanya kalau ada masalah, Ujang yang akan tanggung jawab," ungkap terdakwa. 

Semua terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal. Sementara itu satu saksi lagi berhalangan hadir yakni Ketua DPRD Lamandau H Tommy H Ibrahim. (cho/abe/ctk/nto)

You Might Also Like