Gedung Mahkamah Agung. (foto: net)


MAHKAMAH Agung akhirnya memenangkan warga dalam gugatan citizen lawsuit (CLS) Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat Kasasi. Putusan ini tertuang dalam Nomor Perkara 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 16 Juli 2019. Presiden dan para tergugat diminta mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Selain memutuskan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia atau tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan penggugat.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, tuntutan yang diminta penggugat memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan bersih, serta melaksanakan perundangan tentang PPLH yang disahkan sejak 2009 yang tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh pemerintah.

"Sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Karhutla, ada 7 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibuat pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati di Jakarta, Minggu (21/7).

Pemerintah Indonesia berkewajiban membentuk tim gabungan melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. Membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.

"Tergugat melakukan upaya yang menjamin keselamatan warga dari dampak Karhutla, dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap," jelas Nur Hidayati.

Selain itu, perlu diperhatikan pelaksanaan keterbukaan informasi, bahwa tergugat wajib mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar dan perusahaan yang terlibat. Termasuk dana penanggulangan Karhutla oleh perusahaan yang terlibat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo juga ikut menanggapi putusan tersebut. Menurutnya, seharusnya hal itu menjadi bahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memperkuat langkah-langkah penanggulangan Karhutla.

Adanya putusan ini, pemerintah perlu melihat kembali upaya yang harus diperkuat, misalnya segera mempercepat penerbitan regulasi sebagaimana yang ditentukan. Peraturan yang dituntutkan oleh warga, notabene juga merupakan mandat UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk segera diterbitkan.

"Jadi, tuntutan-tuntutan warga tersebut sesungguhnya tidaklah berlebihan, karena warga menuntut regulasi yang seharusnya dibuat atas perintah UU itu sendiri," ungkap Henri Subagiyo.

Penggugat sekaligus Aktivis Greenpeace Indonesia Arie Rompas menyatakan, putusan Mahkamah Agung ini harus segera ditindak lanjuti karena sudah berkuatan hukum tetap dan untuk menjamin rasa keadilan bagi warga negara untuk memiliki kepastian hukum.

"Karena putusannya adalah membuat dan memperbaiki kebijakan, maka seharusnya ini bisa dijalankan," tutur Arie Rompas.

Hal yang sifatnya segera bisa diutamakan seperti penegakan hukum, membuka nama-nama perusahaan pembakar hutan, dan fasilitas penunjang dan tempat evakuasi. Karena, kebakaran hutan dan lahan termasuk di Kalimantan Tengah masih dan sudah mulai muncul dan terus mengancam.

"Sebaiknya pemerintah tidak lagi mengambil langkah untuk peninjauan kembali (PK). Seharusnya eksekusi putusan memang sudah harus di jalankan. Ini bisa menjadi langkah maju untuk penegakan supremasi hukum dalam pemerintahan yang baru," ucap Rio, sapaan akrabnya. (dan/indopos/kpc)

Loading...

You Might Also Like