Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah


SAMPAI saat ini, kursi Ketua MPR RI sudah diisyaratkan diinginkan sejumlah partai politik. Seperti Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai Gerindra.

Sebagai pemenang Pemilu 2019, PDI Perjuangan sama sekali tak mempermasalahkan banyaknya partai yang ingin berebut jabatan itu,

Hal itu menjadi bukti bahwa MPR RI memang sudah mulai dirasakan bahwa keberadaannya penting bagi parpol yang memiliki kursi di MPR.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan media tentang banyaknya parpol yang mengincar kursi Ketua MPR.

“Kami masih dalam posisi menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi pimpinan MPR,” kata Basarah.

Kendati demikian, Wakil Sekjen PDIP itu berharap agar pemilihan pimpinan MPR bisa diputuskan dengan cara musyawarah-mufakat, bukan dengan cara voting.

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, Fraksi PDIP sendiri sebenarnya juga berhak untuk mencalonkan kadernya menjadi calon Ketua MPR.

Alasannya, karena memang tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan yang membatasi sebuah parpol untuk dapat menjadi Ketua DPR dan sekaligus menjadi Ketua MPR.

Akan tetapi, secara etika politik, pihaknya dalam posisi menghormati keinginan beberapa parpol yang ingin menempatkan kadernya sebagai ketua MPR.

“Sebab, yang terpenting adalah agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan ketua MPR tersebut,” jelasnya.

PDIP, lanjutnya, lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strategis lembaga MPR, semisal mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila,” terangnya.

Berikutnya, Basarah ingin memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara.

Karena saat ini, secara fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yang wewenangnya tertinggi. Yakni dapat merubah UUD serta dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan

Måntån aktivis GMNI itu menambahkan, fraksinya juga sedang mempersiapkan agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para pendiri negara dahulu.

Pada intinya, lanjut Basarah, dalam hal komposisi pemilihan pimpinan MPR nanti, pihaknya lebih fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan, bukan semata-mata perebutan jabatan.

PDIP, sambungnya, siap mendukung calon ketua dan para wakil ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi, dan agenda MPR selama lima tahun ke depan.

“Kami juga akan siap untuk menugaskan kadernya untuk menjadi ketua MPR,” pungkasnya. (jpc/ruh/pojoksatu/kpc)

Loading...

You Might Also Like