NENIE A LAMBUNG


PALANGKA RAYA-Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya Nenie A Lambung mengatakan, pengelolaan persampahan di Kota Cantik memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk diterapkannya pola kemitraan dengan masyarakat.

Menurut dia, kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan terus berkembang seperti Palangka Raya, tentu harus memiliki kebijakan seputar penataan lingkungan.

“Kebijakan berwawasan lingkungan, khususnya peraturan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan tentu dimiliki pemerintah daerah,” tuturnya, beberapa waktu lalu.

Meski sudah ada kebijakan akan hal itu, namun kerap tidak disertai dengan terobosan-terobosan dalam hal pengelolaan sampah. Seharusnya, kata dia, pemerintah dan masyarakat sudah barang tentu dapat menerapkan konsep pengelolaan sampah yang berkelanjutan (sustainable waste management) sebagai salah satu turunan dari konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. “Kita menyadari bahwa kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan sampah tidak ringan,” ujarnya.

Contohnya, ucap dia, masih rendahnya kesadaran bersama untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan secara terpadu dan swakelola. Lalu, belum sadarnya warga masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya.

“Selain itu masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat pengelolaan sampah secara terpilah,” bebernya.

Sebab itulah, sambung Nenie, perlu dikembangkan kerja sama kemitraan dan partisipasi masyarakat di bidang pengelolaan sampah, dengan menumbuhkan dan mengaktifkan kembali beberapa bank dan depo sampah yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga residu sampah yang masuk ke TPA dapat dikurangi melalui upaya-upaya tersebut. (MC.IsenMulang.1/ami)

You Might Also Like