Jonie Prihanto


PEMILIHAN Umum (Pemilu) serentak telah dilaksanakan di seluruh penjuru Tanah Air pada 17 April lalu. Berakhirnya pelaksanaan pemilu yang diharapkan juga mengakhiri “panasnya” konflik selama berbulan-bulan itu, ternyata masih jauh panggang dari api.

Jika melihat di masyarakat, selama hampir setahun terakhir berbagai jenis dan macam celaan, cemoohan, hingga caci maki bahkan fitnahan yang dilontarkan masing-masing pendukung khususnya pendukung pasangan capres/cawapres, terjadi terus menerus. Seakan tak mengenal tempat dan waktu.

Media massa dan media sosial menjadi sarana efektif untuk saling lempar hujatan.

Sebelum pemilu dilaksanakan, dampak saling dukung mendukung yang membabi buta ini bahkan sudah menelan korban. Mulai dari persoalan hukum, persekusi, bahkan aksi anarkis yang berujung timbulnya korban jiwa.

Terlaksananya pemungutan suara pada 17 April lalu yang diharapkan dapat menurunkan tensi “panasnya” Tanah Air, ternyata jauh dari harapan.

Selain pro kontra atas kinerja pelaksana pemilu, netralitas aparat dan penyelenggara negara, saling hujat, cemooh dan caci maki dan fitnah pun justru terkesan semakin memuncak. Mirisnya, perilaku itu tak hanya dilakukan para elit-elit politik, tetapi juga merambah ke tingkatan masyarakat paling bawah.

Tak berhenti sampai disitu, pasca pemungutan suara, kita pun semakin dibuat terhenyak.

Puluhan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hingga petugas keamanan, dilaporkan meninggal dunia.

Sebagian besar akibat kelelahan melaksanakan tugas yang harus dilakukan nonstop belasan jam lamanya. Yang lebih memprihatinkan, ada sebagian petugas KPPS yang mengalami stres hingga nekat mengakhir hidupnya sendiri.

Pesta demokrasi yang semestinya dijalani dengan senang riang gembira itu ternyata harus dibayar dengan sangat mahal. Tak hanya triliunan uang negara yang dikucurkan, tetapi juga nyawa anak bangsa pun harus “dikorbankan”.

Ibarat kata pepatah, uang dapat dicari, tetapi nyawa tak ada ganti.

Sudah semestinya rentetan korban yang harus ditanggung anak bangsa hanya untuk memilih pemimpin ini dievaluasi. Masih layakkah pemilu serentak dipertahankan?

Jika pemilu serentak 2019 ini baru menggabungkan pemilu presiden dan pemilu legislatif, maka berapa besar lagi pengorbanan yang harus dibayar untuk pemilu serentak 2024 kelak yang rencananya akan ditambah dengan pilkada se Indonesia.

Jika hanya untuk melaksanakan pemungutan hingga penghitungan suara pilpres dan pileg saja sudah mampu membuat puluhan KPPS tumbang hingga meregang nyawa, bagaimana jika nantinya ditambah dengan pemilu kepala daerah.

Mungkin memang terlalu dini dan subjektif jika kita menilai bahwa pemilu serentak yang pertama ini “gagal”. Namun tidak ada salahnya jika apa yang telah terjadi, menjadi pelajaran berharga untuk pemilu serentak 2024. Apakah memang “harus” menyerentakkan pemilu presiden, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah dalam satu proses dan waktu bersamaan.

Wallahu’alam. (***)

 

(Penulis adalah Ketua DPD Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia Kalimantan Tengah)

You Might Also Like