Oleh: Rizki Jayuska


PILPRES telah berakhir. Diyakini sebagian orang, sementara ini pemenangnya sudah diketahui melalui berbagai lembaga survei yang melaksanakan quick qount (hitung cepat), yang hasilnya dipublikasikan oleh banyak media elektronik, cetak, maupun online. Berdasarkan Pilpres sebelum-sebelumnya, hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan penghitungan resmi KPU. Meskipun begitu, kepastian pemenangnya tetap menunggu perhitungan manual KPU.

Pemilu kali ini, Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan amanat  Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu pertimbangan MK dalam putusan tersebut yaitu, pemenuhan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Pilihan itu nantinya diharapkan akan membuat pemerintahan kita stabil dan efektif karena narasi yang mengemuka diharapkan lebih berbobot, tajam, visioner dan mendahulukan kepentingan rakyat. Selain itu dampak positifnya juga bisa mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Namun, harapan tinggalah harapan, yang terjadi justru sebaliknya. Politik identitas dan pelabelan malah marak dimana-mana, khususnya dunia maya. Jika kita adalah aktivis media sosial, seperti facebook, instagram, atau twitter, saling ejek-mengejek dan nyinyir dan menyinyiri antara dua pendukung capres/cawapres sudah pasti berseliweran di beranda kita. Seolah-olah sampah (dibaca: hoaks) yang mereka produksi itu adalah hal yang biasa. Walaupun sampai mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan. Cemoohnya telah sampai pada titik klimaks dengan memberikan panggilan nama hewan cebong dan kampret untuk pendukung 01 dan 02.

Sinisme ini sengaja dibangun oleh dua kubu. Itulah yang membuat masyarakat terbelah. Peristiwa putusnya persahabatan, rengganggnya hubungan saudara, dinginnya asmara suami-isteri sudah lumrah hanya gara-gara beda jagoan. Diperparah lagi fenomena penolakan dan persekusi yang dilakukan masing-masing kubu cukup sering terdengar dalam pemberitaan media dan membuat gaduh jagat maya. Polarisasi politik ini tentu akan semakin panjang daftarnya bila berbicara kasus per kasus.

Politik identitas di Indonesia masih menjadi momok yang cukup mengkhwatirkan. Elit politik masih senang memamerkan dan menunjukan aktifitas ibadah mereka diruang publik. Simbol-simbol SARA sering kali dipakai dalam atribut dan aktifitas kampanye.  Sebenarnya itu tidak terlalu jadi masalah, bila sewajarnya saja. Namun akan menimbulkan persoalan kalau politik identitas itu dipakai sebagai komoditas utama, karena berpotensi menumbuhkan kekacauan dan kebencian dalam masyarakat.

Agnes Haller mendefinisikan  politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sadar dengan beragamnya penduduk Indonesia. Maka founding fathers mengadopsi semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu dari perbedaan SARA termasuk juga afiliasi politik. Sayangnya, sebagian individu dan kelompok generasi penerus hanya pandai berbicara saja, tetapi lemah dalam realisasi.

Memang kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat merupakan hak konstitusinal warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, penggunaan hak tersebut mesti memperhatikan etika, moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Agar  harmoni di masyarakat tidak rusak.

Penyebab politik labelisasi dan identitas sedikit banyaknya ada hubungan dengan pemberlakuan presidential threshold. Hak politik rakyat untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang beragam dan berkualitas dibunuh, sebab presidential threshold menutup kesempatan sesempit-sempitnya bagi anak bangsa untuk ikut terlibat dalam pencapresan. Padahal, bila Pilpres itu tanpa ambang batas, mungkin akan ada banyak kandidat yang ditawarkan partai politik peserta pemilu dan bisa meminimalisir politik transaksional. Fokus masyarakat yang selama ini tersita pada Pilpres, berpeluang juga untuk dibagi dengan Pemilihan Legislatif yang terabaikan.

Jangan biarkan politik labelisasi dan identitas menghiasi arena kontestasi politik. Demokrasi di Indonesia harus ditingkatkan levelnya. Ide, gagasan dan program para politisi wajib hadir dalam perdebatan ditengah-tengah masyarakat, agar bangsa ini lebih maju dan beradab. Dengan demikian kualitas demokrasi akan meningkat.

Sekarang adalah momentum yang tepat bagi cebong dan kampret bersatu jadi rakyat Indonesia seutuhnya, yang akan mewujudkan cita-cita bangsa menjadi nyata. Militansi mereka dibutuhkan untuk mengawasi pemerintahan. Karena peluang pemerintahan menyimpang akan selalu ada, seperti yang dikatakan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, korupsinya absolut pula (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutlely). Oleh sebab itu, kita tidak boleh percaya kepada penguasa begitu saja, dianjurkan untuk curiga dan kritis.

Meskipun secara personal Presiden terpilih orang baik. Namun ketika berkuasa ada potensinya untuk korup, bisa saja karena diseret-seret oleh lingkungan atau tidak tahan dengan godaan. Ditambah lagi kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar. Apalagi dalam sistem presidensial, presiden tidak hanya sebagai pusat kekuasaan eksekutif tetapi juga pusat kekuasaan negara. Artinya, presiden tidak hanya kepala pemerintahan (chief of eksekutif) tetapi juga kepala negara (chief of state). Itulah sebabnya rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah eksekutif, tetapi sedikit banyak merambah pada proses legislasi serta kewenangan di bidang yudikatif (Denny Indrayana:2008). 

Sang Presiden terpilih sesuai real qount KPU harus benar-benar memikirkan nasib rakyat, jangan takut dengan gertakan Parpol. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh partai politik. Dan karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada partai politik. Meskipun yang mengusung presiden adalah partai politik. Dalam hal ini patut disimak apa yang dikatakan Manuel L Quezen yang berujar bahwa pengabdian terhadap partai berakhir ketika pengabdian pada negara dimulai.    

Apapun hasilnya nanti (keputusan KPU), semua pihak harus rela menerimanya secara ikhlas dan lapang dada. Dengan begitu perdamaian abadi mudah terealisasi di bumi pertiwi. Dan itu bisa diawali dengan pelukan hangat Pak Jokowi dan Pak Prabowo di ruang publik. Salam Perdamaian! (*) (Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Universitas Palangka Raya)

You Might Also Like