Ketua InaHEA Hasbullah Thabrany dalam webinar Menjamin “Kesehatan” Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (20/10). (Istimewa)


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendapat sorotan sejak awal pembentukannya pada 2014 lalu. Pasalnya, keuangan BPJS Kesehatan selalu defisit sampai 2019 kemarin.

Ketua Indonesia Health Economics Association (InaHEA) Hasbullah Thabrany mengatakan defisit 2019 sebesar Rp 13 triliun tidak terlalu besar jika melihat umur BPJS Kesehatan sekarang. Hal ini ia sampaikan dalam webinar Menjamin “Kesehatan” Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (20/10).

Apalagi, JKN merupakan program publik yang tidak bisa disamakan dengan bidang usaha. Jadi, dalam tahun keenamnya ini, defisit adalah hal yang wajar karena dalam program publik itu biasa. “Defisit sekarang masih kecil, belum gede, gitu aja udah kelabakan, ini tidak jadi masalah dalam waktu (BPJS Kesehatan) relatif singkat 5-10 tahun defisit,” ucap dia.

Apalagi, program ini beda dengan bidang usaha yang berbahaya jika defisit. Jadi tidak bisa disamakan, apabila ada defisit, BPJS Kesehatan disebut akan bangkrut.

“Karena desain program publik selalu ada kesinambungan, yaitu revenue (pendapatan) selalu lebih besar daripada expenditure (beban biaya) sepanjang tahun dari iuran yang diterima persentase upah (peserta), di mana badan hukum BPJS berwenang memaksa orang untuk iuran. kalau dalam bisnis dagang, bahaya kalau defisit, dia ngga bisa dapat uang lagi,” imbuhnya.

Beberapa cara pun bisa dilakukan untuk bisa menekan defisit semakin melebar. Mulai dari pengurangan biaya sampai menaikkan iuran yang sudah ditetapkan dalam Perpres 64 Tahun 2020.

“Bagaimana mengurangi defisit, kita bisa mengurangi expenditure, bisa tetap expenditure dan naikin revenue. bisa expenditure naik, revenue naik lebih banyak, itu cara yg bisa digunakan. Antara lain naikin revenue dari sin tax (pajak dosa), bukan hanya iuran,” pungkasnya.

12

You Might Also Like