Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berswafoto dengan tamu-tamu penting dalam agenda penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).


Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah untuk memastikan validitas data pengangguran. INDEF menilai hal itu menjadi penting guna memastikan target pendistribusian kartu pra-kerja tepat sasaran kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memasukkan program kartu pra-kerja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dengan total dana sebesar Rp 10 triliun. Dari dana tersebut, nantinya ada sekitar 2 juta pengguna yang dapat menggunakan kartu yang menjadi janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pilpres 2019 tersebut.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengatakan, validitas data pengangguran menjadi mendesak program kartu pra-kerja berjalan. Sebab selama ini, kata dia, pemerintah menggunakan sampel untuk mengetahui data pengangguran di Indonesia.

“Data pengangguran yang akan diberi kartu pra-kerja harus valid. Yang melamar pra-kerja harus data faktual. Jangan sampai yang bekerja tapi part time, menikmati kartu pra-kerja. Tapi, yang benar-benar penganggur justru tidak mendapat kartu,” kata Bhima kepada JawaPos.com, Minggu (18/8).

Bhima mengatakan, anggaran untuk kartu pra-kerja ini cukup besar. Maka dari itu, sasaran dan implementasinya haruslah tepat
Termasuk mengenai rincian teknis pelatihan vokasi reguler maupun digital yang dilakukan pemerintah.

“Misalnya berapa banyak BLK (Balai Latihan Kerja) yang akan direvitalisasi, kemudian pengadaan instruktur untuk pelatihan agar output-nya berkualitas,” jelasnya.

Potensi Moral Hazard

Meski mewanti-wanti agar sasaran dan implementasinya tepat jika dijalankan, Bhima sendiri menilai, program kartu pra-kerja bisa menimbulkan moral hazard.Orang-orang yang mengikuti pelatihan vokasi bisa jadi termotivasi bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan, melainkan insentif dalam kartu pra-kerja.

“Jadi, itu kurang tepat. Karena motivasi peserta ikut training belum tentu untuk diterima bekerja. Tapi ada insentif gaji yang ditawarkan pemerintah. Ini potensi moral hazard,” bebernya.

Oleh sebab itu, pihaknya menyatakan ragu dengan efektivitas program kartu pra-kerja untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Ditambah lagi, tidak adanya link and match dengan sektor industri bisa jadi penghalang besar para pengguna ‘kartu sakti’ tersebut untuk mencari pekerjaan pasca pelatihan vokasi.

“Sektor formal dalam kondisi yang melambat khususnya serapan tenaga kerja di manufaktur. Jadi, saya ragu kesiapan dari sektor industri untuk serap peserta kartu pra-kerja. Kecuali ekonomi ke depan mulai membaik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program kartu pra-kerja ini ialah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar memiliki daya saing dalam mencari pekerjaan. Caranya melalui pelatihan vokasi.

Pelatihan akan diikuti pencari kerja atau fresh graduated dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang berpotensi terkena PHK dari perusahaan. Untuk para pencari kerja, akan diberikan suatu skill adjustment dan pembekalan vokasi untuk bekerja.

Sedangkan untuk pekerja yang terkena PHK atau berpotensi PHK, akan diberikan pembekalan vocational skill yang berbeda atau baru untuk alih profesi atau menjadi wirausaha. Dengan begitu, kebijakan itu diharapkan akan mengurangi pengangguran di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, tak ada syarat khusus untuk penerima kartu pra-kerja. Tahun depan, pihaknya akan menyediakan 2 juta penerima kartu yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye pemilihan presiden 2019 tersebut.

Adapun penerima 2 juta kartu itu dibagi menjadi dua desain implementasinya berdasarkan akses pelatihannya. Yakni, akses digital dan akses reguler (tatap muka).

Untuk akses digital, nantinya mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan pelatihan. Sedangkan reguler, pelatihan dan sertifikasi akan dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).

“Syaratnya yang penting dia warga negara Indonesia, usianya di atas 18 tahun,” kata Hanif, Jumat (16/8). (jpg)

 

You Might Also Like