Hj Mukarramah


PALANGKA RAYA - Komisi C DPRD Palangka Raya mendorong dinas terkait untuk memperkuat pelatihan terkait pembukuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2019 Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masih ada sedikit pelaporan dana BOS tidak sinkron.

“Berdasarkan LHP BPK RI, terkait pertanggung jawaban LKPJ 2018, pelaporan dana BOS ada sedikit selisih antara buku kas dan bunga bank. Ini mengindikasikan perlu ada pembinaan sekolah-sekolah terkait pembukuan dana BOS,” kata Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Hj Mukarramah usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (3/7).

Menurutnya, pembukuan laporan dana BOS penghitungan yang sedikit rumit dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Berkaca dari ketidaksinkronan pelaporan yang terjadi karena hal yang sepele. Seperti bunga bank yang belum tercatat yang akhirnya akan menjadi selisih dalam pembukuannya.

“Padahal semua perlu dicatatkan dalam pembukuan seperti bunga bank dan juga biaya administrasi bulanannya. Agara nantinya tidak ada selisih pencatatan antara laporan keuangan dan hasil pembukuan dana BOS,” kata Mukarramah.

Hal itu sekarang, ujar Mukarramah, sudah mulai ditindaklanjuti oleh sekolah-sekolah. Mengingat beberapa sekolah sudah mulai lebih teliti dalam pelaporan dana BOS. Hal itu demi mengantisipasi adanya kelalaian pencatatan dan pelaporan penggunaan dana.

“Walaupun kita (Pemko, red) mendapatkan WTP, tapi jangan sampai ke depannya koreksi dari BPK RI terulang. Kita harus terus berbenah. Kami juga mengapresiasi pemerintah kota, karena realisasi anggaran rata-rata sudah di atas 90 persen. Artinya, tidak ada permasalahan terkait anggaran,” tandasnya. (awa/ila/iha/CTK)

You Might Also Like