Kadis ESDM Provinsi Kalteng, Ermal Subhan


PALANGKA RAYA – PT Senamas Energendo Mineral (SEM) punya kewajiban melakukan perbaikan akses utama warga di dua desa yang berada di Kabupaten Barito Timur (Bartim). Sayangnya, perusahaan tambang batu bara itu tidak memasukkan perbaikan jalan ke dalam program corporate social responsibility (CSR). Alih-alih memperbaiki, perusahaan malah menutup  jalan yang telah digunakan masyarakat sejak sembilan tahun silam itu.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng yang memiliki kewenangan terkait sektor pertambangan, terkesan lepas tangan dan bungkam saat ditanya terkait pengawasan penyaluran dana CSR milik PT SEM.

Alhasil, sejak Kamis (7/2) lalu, masyarakat Desa Telang Baru dan Juru Bunu, Kecamatan Paju Epat, Bartim dibuat meradang, karena PT SEM belum merealisasikan janjinya menutupi kembali galian parit safety dan gundukan sebagai akses warga setempat.

(BACA JUGA: Wah Kacau! PT SEM Juga Garap Lahan Kuburan)

Kepala Dinas ESDM Kalteng Ermal Subhan pun terkesan tertutup, saat Kalteng Pos berupaya mengonfirmasi terkait pengawasan penyaluran CSR dan permasalahan yang terjadi antara PT SEM dan PT BNJM, yang memiliki wilayah konsesi di Kabupaten Bartim.

Ketika didatangi Kalteng Pos di kantornya, Ermal Subhan malah melempar kepada bawahannya yakni Kabid Mineral dan Batu Bara, V Shristway untuk memberikan penjelasan.

Ketika Kalteng Pos mendatangi Kabid Mineral dan Batu Bara, V Shristway, dia juga enggan berkomentar dan mengarahkan ke Kepala Dinas ESDM. Ketika disambangi di kantornya, V Shristway tak sedang berada di tempat. Kalteng Pos mencoba menghubungi via telepon, nomor yang bersangkutan pun tidak aktif. Padahal sebelum ada upaya konfirmasi mengenai persoalaan PT SEM dan BNJM, ponsel Shirstway selalu aktif dan cepat merespons setiap wawancara dari Kalteng Pos. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kalteng Syahrudin Durasid menyebut, instansi terkait, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi yang memiliki kewenangan penuh mengenai pertambangan, tidak boleh bungkam. Sebab,  persoalan itu berimbas besar terhadap masyarakat.

“Kita berharap agar Dinas ESDM tidak hanya melayani kepentingan secara administrasi saja. Tetapi juga teknisnya. Artinya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan dan pengetahuan terkait permasalahan tersebut,” ucap Syahrudin kepada Kalteng Pos via telepon, Senin (11/2).

Dengan demikian, kata dia, selain masyarakat mendapatkan pemahaman dari informasi tersebut, tetapi juga mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, khususnya yang terlibat dalam perusahaan.

Sebab, dijelaskan Syahrudin, seolah-olah aset daerah hanya diketahui oleh pemerintah dan masyarakat tak perlu mengetahui, termasuk persoalan yang sedang terjadi saat ini.

“Kalau Dinas ESDM tidak transparan atau malah tidak memberikan penjelasan, maka kami dan masyarakat pun akan ikut merasa khawatir. Selain itu, juga menimbulkan prasangka buruk, apa sebenarnya yang terjadi,” tuturnya.

(BACA JUGA: Jalan Hauling Ditutup, PT SEM dan PT BNJM Kembali Menabur Janji Manis)

Dewan pun mengapresiasi rencana pemerintah untuk memanggil kedua pihak perusahaan, yaitu PT SEM dan PT BNJM. Hal itu, tambahnya, menunjukkan respons positif pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kalau ini menjadi perhatian publik, maka diharapkan untuk dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui penanganan dilakukan secara serius atau tidak. Jangan sampai penanganan tidak tuntas dan hanya kalangan pemerintah saja yang mengetahui itu,” tegasnya.

Menurut wakil rakayat ini, permasalahan kedua perusahaan itu sudah menjadi perhatian publik. Jika ingin membantu masyarakat dan mengeksistensikan pengusaha atau investor, maka sebaiknya terbuka saja.

“Itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dengan kepentingan publik,” pungkas politikus Partai PAN Kalteng tersebut dengan optimistis.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu ratusan warga Desa Telang Baru dan Juru Bunu, Kecamatan Paju Epat marah besar. Warga geram lantaran PT SEM  tidak memenuhi janjinya terkait perbaikan akses warga setempat.

Jalan hauling eks pertamina yang diduduki oleh ratusan warga itu merupakan akses PT SEM dan PT Bangun BNJM untuk mengangkut hasil alamnya menuju pelabuhan. Jalan tersebut sempat diblokir warga. Angkutan perusahaan tidak diperbolehkan lewat. Puluhan sopir truk pengangkut emas hitam alias batu bara itu terpaksa menghentikan kendaraan.

Kemarahan warga memuncak, karena berdasarkan hasil mediasi sebelumnya, akan dilakukan mediasi lanjutan dengan deadline yang telah disepakati Kamis (7/2). Akan tetapi mediasi gagal, sehingga memantik reaksi warga.

(BACA JUGA: Pemprov Kalteng Akan Memanggil Manajemen PT SEM dan BNJM)

Aksi penutupan jalan oleh warga sebagai bentuk tuntutan masyarakat menagih janji perusahaan, untuk melakukan penutupan galian parit safety dan gundukan yang selama ini menjadi akses warga. PT SEM yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penutupan melalui dana CSR-nya, tak kunjung menunaikan kewajibannya. Dampaknya meluas. Masyarakat yang selama ini menggunakan jalan tersebut, tidak bisa melintas lagi.

Masyarakat dua desa tidak tinggal diam. Mereka pun menduduki akses angkutan perusahaan batu bara menuju pelabuhan, tepatnya di jalan hauling eks pertamina. Aksi warga tersebut berlangsung hingga pukul 23.00 WIB. Setelah adanya aksi tersebut, warga kembali mendapat janji manis dari perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diterima Kalteng Pos, warga telah mempersilakan teruk pengangkut emas hitam atau batu bara melintas di jalur eks pertamina, sejak pukul 23.00 WIB, Kamis (7/2). Deadline atau batas akhir kembali dijadwal ulang mediasi ditetapkan pada 13 Februari 2019. (nue/log/ce/ala/ctk/nto)

You Might Also Like