Sekdaprov Kalteng, Fahrizal Fitri saat diwawancara wartawan usai pembukaan rakor teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian se Kalteng di Palangka Raya, Senin (11/2/2019)


PALANGKA RAYA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan bisa menyusun dan membuat kebijakan yang memberikan proteksi atau perlindungan bagi tenaga kerja lokal. Proteksi itu diperlukan, selain  membantu penyerapan tenaga kerja lokal, juga memperkecil potensi konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri saat membuka rapat koordinasi teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian se Kalteng, di Palangka Raya, Senin (11/2/2019).

“Konflik sosial yang banyak terjadi antara perusahaan dan masyarakat, salah satunya adalah dipicu persoalan penyerapan tenaga kerja dari warga lokal,” kata Fahrizal.

Konflik yang terjadi, jelas Fahrizal, akibat perusahaan atau investor dinilai lebih banyak (mengutamakan) merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Sementara tenaga kerja dari warga lokal, sangat sedikit.

“Karena itu, hal ini ke depan harus diatur sedemikian rupa agar warga lokal juga mendapat perlindungan dalam rekrutmen tenaga kerja ini. Jangan sampai mereka (investor) mendirikan usaha di Kalteng, tetapi merekrut tenaga kerjanya dari luar Kalteng. Sementara warga yang ada di sekitar perusahaan malah menjadi penangguran,” tegas Fahrizal.

Namun di lain pihak, lanjut dia, warga lokal pun harus mempersiapkan diri untuk mampu bersaing dalam memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Sehingga jangan sampai masyarakat kita direkrut hanya sekadar untuk jadi buruh kasarnya, karena alasan kualifikasi SDM. Tenaga kerja lokal juga harus bisa bersaing, agar bisa lebih dominan dan mampu menempati posisi-posisi strategis di dunia usaha,” ujarnya.

Diakui fahrizal, proteksi terhadap warga lokal dalam rekrutmen tenaga kerja di dunia usaha, menjadi tantangan pemerintah, baik di kabupaten/kota maupun provinsi.

“Untuk itu, saya harapkan dinas terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota, bisa mengawasi perusahaan yang ada di Kalteng terkait masalah perekrutan tenaga kerja lokal ini, jangan sampai orang Kalteng asli malah tidak mendapatkan pekerjaan,” pungkasnya. (idu/OL/nto)

You Might Also Like