Sejumlah APK masih tampak terpasang di ruas jalan yang seharusnya steril dari pemasangan APK, kemarin (22/1). (DENAR/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA- Pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lokasi "terlarang", merupakan salah satu pelanggaran oleh peserta pemilu. Banyak spanduk maupun baliho yang dipasang di lokasi yang harusnya steril dari atribut kampanye calon legislatif (caleg) maupun spanduk calon presiden. Pengawas pesta demokrasi lima tahun sekali itu, didesak untuk membeberkan peserta yang melakukan pelanggaran tersebut.   

Melihat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, praktisi sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR), Jhon Retei Alfri Sandi mengatakan, terkait pelanggaran yang dilakukan para peserta pemilu merupakan hal yang relatif. Pasalnya, kecenderungan masyarakat untuk memilih, tidak semata-mata kepada yang taat aturan atau sebaliknya.

“Jika melihat konteks demokrasi di Kalteng, memang masih belum berorientasi secara penuh kepada hal-hal yang dianggap mematuhi aturan. Faktanya, kecenderungan memilih masih sangat dipengaruhi oleh politik identitas,” ungkapnya saat dibincangi Kalteng Pos, Selasa (22/1).

Dijelaskannya, jika berbicara konsepsi ideal demokrasi, seharusnya masyarakat tidak memberikan dukungan politik atau suara kepada para peserta pemilu yang tak taat aturan. Karena itu, masyarakat perlu didorong oleh beberapa pihak yang dianggap mampu memberikan informasi terkait pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu.

“Akademisi dan pers yang memiliki fungsi kontrol, harus bisa mendorong terciptanya iklim demokrasi yang benar, yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat soal siapa saja peserta pemilu yang melanggar aturan,” terangnya.

Mengingat, kata dia, selama ini masyarakat tidak peduli dengan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu harus bisa mempublikasikan pelanggaran yang dilakukan kontestan.

Tujuannya, agar masyarakat dapat mengetahui, mencermati, serta memberikan sanksi sosial kepada peserta pemilu tersebut. “Janganlah masyarakat tak acuh dengan pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu pun harus mempublikasikan hal ini,” tegasnya.

Pada dasarnya kampanye merupakan masa mengenalkan diri peserta, sekaligus menarik perhatian masyarakat dengan mempublikasikan melalui gambar. Tetapi, sebenarnya ada cara yang lebih benar untuk menarik perhatian masyarakat, yaitu tidak melanggar aturan.

“Bisa saja menarik perhatian masyarakat dengan benar. Karena jika berbicara demokrasi yang ideal, tentu peserta pemilu harus mengikuti setiap aturan,” kata dia.

Ditambahkannya, menjadi caleg pada dasarnya harus memiliki potensi yang bisa dipercaya masyarakat. Harus bisa menjadi wadah aspirasi untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menonjolkan kekuasaan. Jika mereka memerhatikan itu, maka mereka akan melaksanakan demokrasi secara benar.

"Republik ini krisis negarawan. Sebab, kebanyakan orang masuk arena politik lebih karena kepentingan pribadi dan kelompok," pungkasnya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalteng, Edi Winarno mengungkapkan, terkait penertiban APK, sudah ada dari pihaknya yang memberikan peringatan kepada peserta pemilu di masing-masing kabupaten/kota.

“Untuk penertiban APK, Bawaslu setiap kabupaten/kota berkoordinasi dengan pihak Satpol PP setempat untuk menentukan waktu eksekusi penertiban,” ungkapnya kepada Kalteng Pos, sembari menyebut pihaknya akan kumpulkan peserta pemilu dalam minggu ini, sekaligus menyampaikan soal penertiban APK yang dipasang tak sesuai ketentuan.

Terpisah, Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim mengungkapkan, terkait dengan APK, semua peserta pemilu bisa mengadakan dan memasang sendiri. “Sebenarnya peserta pemilu bisa memasang sendiri, karena KPU sudah menetapkan lokasi pemasangan APK, sesuai dengan rekomendasi pemerintah daerah dan hasil koordinasi. Lokasi pemasangan APK sebenarnya sudah disepakati,” katanya kepada Kalteng Pos, di ruang kerjanya, Selasa (22/1).

Menurutnya, peserta pemilu boleh memasang dan sudah ada aturannya. Tidak perlu menunggu APK yang difasilitasi KPU. Sebab, APK yang difasilitasi KPU sedikit terlambat karena masih berproses, baik penyerahan desain, proses pengadaan, tender, dan lainnya.

Tugas KPU adalah melakukan sosialisasi tentang kampanye. Hal itu sudah dilakukan terhadap peserta pemilu sebelum masa kampanye pada 21 September 2018.

“Itu sudah kita sosialisasikan kepada seluruh peserta pemilu, baik peserta tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Mencakup masalah tahapan, larangan kampanye, dan lain-lain,” tegasnya.

Berdasarkan peraturan KPU terkait kampanye, yaitu PKPU nomor 23, nomor 28, dan nomor 33. Semua itu sudah disosialisasikan kepada peserta pemilu, stakeholder, dan Bawaslu.

Selain itu, KPU juga memfasilitasi pengadaan alat peraga kampanye. Ketentuannya; KPU provinsi mengadakan baliho, KPU kabupaten/kota mengadakan baliho dan spanduk.

“Mereka juga boleh menambah APK di luar jumlah yang difasilitasi KPU itu. Tugas KPU bukan untuk distribusi, tetapi terkait pengadaan, proses pengadaan, dan proses tender. Tentu membutuhkan waktu,” tegasnya.

Oleh karena itu, pemasangan alat peraga kampanye, baik yang difasilitasi KPU atau yang diadakan sendiri oleh peserta pemilu, menjadi tugas dan wewenang dari peserta pemilu. KPU hanya memfasilitasi dan menyiapkan SK terkait lokasi.

“Masalah pemasangan, penjagaan dan pemeliharaan, merupakan tugas dari masing-masing peserta pemilu. Bukan KPU yang memasang atau menjaga APK,” tuturnya.

Sementara it, meyangkut logistik, ada tahapan-tahapan pengadaannya. Ada logistik yang diadakan pada tahun 2018 oleh KPU RI, seperti kotak suara, bilik suara, stiker, dan tinta. Yang diadakan oleh KPU provinsi adalah sampul. Sedangkan yang diadakan KPU kabupaten/kota berupa alat kelengkapan TPS.

Itu semua diadakan tahun 2018 lalu. Sudah didistribusikan ke kabupaten/kota dan disimpan di gudang KPU kabupaten/kota se-Kalteng.

Khusus tahun 2019 ini, KPU RI mengadakan surat suara. KPU provinsi menyiapkan formulir.

Surat suara sudah dilakukan pencetakan dengan target 60 hari ke depan.

“Jadi bukan masalah lambat atau tidak dalam melakukan sosialisasi dan mendistribusikan logistik dan lain-lain, tetapi karena semua telah memiliki standard operating procedure (SOP) dan sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya. (abw/nue/ce/ala/ctk)

You Might Also Like