Adrianus Meliala


JAKARTA - Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala. Adrianus diduga melanggar kode etik dalam pemantauan terhadap kasus Novel Baswedan.

“Ada dugaan kuat atas pelanggaran kode etik,” kata Manajer Kampanye Amnesty, Puri Kencana Putri dalam keterangan pers, Rabu (16/1)

Puri menjelaskan, sekitar 6 Desember 2018 lalu Adrianus menyebut terjadi empat dugaan maladministrasi minor dalam penyidikan kasus Novel di Polda Metro Jaya.

Empat maladministrasi itu, di antaranya aspek administrasi penyidikan, aspek penundaan berlarut, aspek efektifitas penggunaan sumber daya manusia dan aspek pengabaian petunjuk yang disampaikan Novel terkait kasusnya.

Namun, pada hari ini (16/1), Adrianus menyatakan polisi sudah melakukan semua saran Ombudsman untuk menyelesaikan empat maladministrasi itu.

Atas dasar itulah, lanjut Puri, pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran etik khususnya Pasal 6 jo. 5 dan 8d Peraturan ORI Nomor 7 Tahun 2011, terkait sikap dan pernyataan Adrianus Meliala atas penyelidikan kasus penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel.

Dia juga membeberkan fakta bahwa Adrianus pernah menemui Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis. Akademisi Universitas Indonesia tersebut diduga membicarakan kasus Novel.

Menurut Puri, tindakan itu patut dipertanyakan karena Novel maupun kuasa hukumnya belum memasukkan pengaduan ke Ombudsman saat tindakan tersebut dilakukan. “Belakangan kami ketahui pula jika tidak ada kasus di ORI terkait Novel Baswedan,” ujarnya.

Selain itu, Puri menjelaskan berdasar keterangan sepihak dari polisi, Adrianus menuding Novel tidak kooperatif menuntaskan kasusnya. “Adrianus Meliala juga menilai KPK bersikap sama dengan Novel Baswedan,” tukasnya.

Puri memaparkan, pernyataan Adrianus dinilainya tanpa dasar adanya laporan masyarakat atau keputusan pleno. Terlebih untuk menyatakan perlunya inisiatif ORI menyelidiki maladministrasi, sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan kerja ORI alias pernyataan pribadi.

"Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan ORI No. 7/2011 khususnya Pasal 5h tentang prinsip-prinsip etika Ombudsman mencakup profesional yakni menghindari menggunakan nama dan wibawa Ombudsman untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau pihak ketiga," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Amnesty Muda Yansen Dinata menuturkan Undang-Undang Ombudsman melarang pimpinan Ombudsman ikut serta memeriksa laporan atau informasi, yang mengandung konflik kepentingan.

Dalam kasus ini, kata dia, pihaknya menduga Adrianus memiliki kaitan dengan polisi yang membuatnya tidak independen. Sebab, latar belakang Adrianus pernah menjadi penasihat ahli bidang kriminologi Kepala Polri 2000-2006 dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional 2012 – 2016.

Yansen juga menduga Adrianus tersandera kasus di kepolisian. Adrianus saat itu dilaporkan ke Bareskrim, karena pernyataannya yang menyebut salah satu badan di kepolisian merupakan mesin ATM Polri.

"Namun, tidak pernah ada kejelasan mengenai proses penghentian kasus ini," pungkasnya. (JPC/KPC)

You Might Also Like