Kejaksaan Agung Bantah Pernyataan Polri, Berikan Rekomendasi SP3

 Sabtu, Tanggal 12-01-2019, jam 11:38:41
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Agung Mukri

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri membantah pernyataan pihak Polri bahwa penghentian penyidikan perkara (SP3) dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan pengusaha Guwan Jusuf (GJ) adalah karena petunjuk lembaga tersebut.

"Dari mana? Berkasnya saja belum ada. Artinya pengembalian SPDP itu dikarenakan berkas perkara tidak pernah dikirimkan ke kami (Kejaksaan),” tutur Mukri saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Mukri mengatakan, pihaknya menerima pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus ini dari Bareskrim Polri pada sekitar Juni 2017. "Tapi sampai batas waktu pengembalian SPDP, tidak pernah dikirimkan berkas perkaranya,” ujarnya.

Dalam surat Direktur Tipideksus yang diterima wartawan, tertanggal 14 Desember 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara itu dihentikan demi hukum.

Surat bernomor B/279B/XII/RES.2.3/2018/Dit Tipidesksus itu, juga memuat alasan penghentian penyidikan adalah karena Nebis in idem dan Kedaluarsa. Padahal sebelumnya, polisi menyatakan akan mengejar bukti-bukti sampai ke luar negeri.

Menurut Mukri, Kejaksaan Agung pun menyimpulkan penerbitan SPDP terlalu cepat. Seharusnya, sambung Mukri, berdasarkan standar operasional prosedur nomor 03 tahun 2016 berkas harus dikirim paling lambat 1 bulan setelah SPDP dikirimkan.

“Sementara ini sudah lewat 494 hari. Akhirnya kemarin bulan November SPDP dikembalikan ke penyidik. Supaya tidak menjadi tunggakkan, jadi berkasnya belum pernah ada,” demikian Mukri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) Kasus dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap Gunawan Jusuf.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan SP3 kasus tersebut sudah sesuai dengan petujuk dari jaksa dan hasil gelar perkara. “Sudah sebelum natal (25 Desember 2018) mas SP3 nya, petunjuk dari Kejaksaan seperti itu,” ujarnya, di Mabes Polri. (jto/rmol/kpc)

Berita Terkait