Warga Miskin Dapat Bantuan Hukum Gratis, Ini Syaratnya

 Sabtu, Tanggal 12-01-2019, jam 11:22:32
Ilustrasi. Bantuan hukum. (foto: net)

SAMPIT – Terobosan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait permasalahan hukum yang menimpa warganya patut diapresiasi. Hal ini berkaitan dengan bantuan hukum kepada warga miskin, jika nantinya tersandung kasus hukum, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara.

Jika ada warganya yang tersandung kasus hukum, Pemkab Kotim sebagai pihak pertama siap memberikan kepercayaan kepada pihak kedua, yakni lembaga bantuan hukum (LBH) di Bumi Habaring Hurung untuk membantu warga tersebut.

Sejak adanya kerjasama pada Desember 2018, Pemkab Kotim melakukan nota kesepahaman denagn dua LBH. Yakni LBH Habaring Hurung Sampit dan LBH Eka Hapakat. Dengan adanya MoU ini, warga miskin di Kotim yang terjerat hukum bisa minta bantuan hokum ke dua LBH tersebut. Karena dua LBH tersebut sudah terakreditasi oleh Kemenkumham.

Bupati Kotim Supian Hadi mengatakan bentuk kerjasama ini yaitu memberikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu. Sebab, banyak warga miskin perlu untuk dilakukan penyuluhan hukum. Dikatakannya,  permasalahan hukum di Kotim memang sangat banyak. Karena terdapat 17 kecamatan yang ada pasti memiliki permasalahan tentang hukum.

Apalagi, menurut bupati, anggaran yang sudah diberikan kepada dua LBH tersebut masih dinilai kurang. Tapi bupati berharap dengan adanya anggaran yang terbatas itu, LBH dapat bekerja secara profesional dalam melakukan tugasnya.

“Peraturan terkait bantuan hukum kepada warga miskin sudah ada. Bahkan kerjasama antara Pemkab Kotim dan LBH ini baru pertama dilakukan oleh kabupaten yang ada di Kalteng. Tentunya dengan adanya kerjasama pertama ini, dapat memberikan manfaat bagi warga khususnya warga miskin yang ada di Kotim,” ungkapnya.

Ketua LBH Habaring Hurung melalui perwakilannya Tasrifinoor mengatakan, dengan adanya kerjasama dengan Pemkab Kotim dan kedua LBH ini, diharapkan ke depan terciptanya kolaborasi yang solid dan dapat berkerjasama. Khususnya dalam memberikan pemahaman kepada warga miskin dan warga lainnya terkait pemahaman hukum.

Diakuinya, kerjasama ini sebagai bentuk apresiasi kepada LBH untuk bersama-sama memajukan Kotim terutama dalam bidang hukum.

“Kami berharap khususnya kepada warga miskin yang tersandung masalah hukum agar dapat berkonsultasi dengan LBH, dan di LBH itu sendiri ada pengacara yang nantinya akan melakukan pendampingan dalam perkara, baik pidana, perdata maupun tata usaha. Tentunya, dengan salah satu syaratnya membuat SKTM (surat keterangan tidak mampu) untuk dilakukan bantuan nantinya,” ungkap Tasrifin.

Menurut dia, kedua LBH ini sudah memiliki akreditasi B. Mendapatkan akreditasi C ke B itu bukan permasalahan yang mudah. “Sebab, dengan persyaratan yang begitu banyak dan harus ditaati oleh LBH yang bersangkutan,” akuinya. (*rif/ens/ctk/nto)

Berita Terkait