ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA-Berdasarkan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) peserta Pe­milu 2019, tujuh partai politik di Kalteng nihil sumbangan dana kampanye. Meski masih ada yang belum menyerahkan laporan, besaran sumbangan dibatasi.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Sapta Tjita mengatakan, LPSDK dalam bentuk barang dan uang itu nantinya akan diaudit. Pasalnya, sumbangan dana kampanye dibatasi, baik untuk perorangan maupun parpol.

Sumbangan dana kampanye untuk parpol dan capres-cawapres, dari perorangan maksimal Rp2,5 miliar, dari kelompok sebesar Rp25 miliar, dan badan usaha nonpemerintahan paling banyak Rp25 miliar. Untuk perorangan khususnya caleg DPD RI, sumbangan dari perorangan maksimal Rp750 juta, dari kelompok sebesar Rp1,5 miliar, dan badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp1,5 miliar.

“Pemanfaatannya untuk kampanye,” kata Sapta kepada Kalteng Pos, kemarin.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, Edi Winarno mengungkapkan, sumbangan dana kampanye tidak ada ketentuan sanksi dalam undang-undang (UU), jika tidak dilaporkan.

“Hanya sanksi moral saja. Diumumkan lewat media, mulai dari tim pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon anggota DPD RI dapil Kalteng, dan parpol,” ungkapnya, Minggu (6/1).

Meski begitu, laporan tersebut merupakan komitmen peserta pemilu untuk jujur dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye.

“Yang tidak melaporkan berarti tidak transparan. Karena ini akan disampaikan lewat media. Dengan demikian, masyarakat akan menilai mana yang patuh dan tidak. Hal itu bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan. Ini yang merupakan sanksi moralnya,” ungkap Edi.

Meskipun dalam UU tidak menetapkan terkait sanksi, namun laporan tersebut tetap wajib disampaikan, karena tercantum dalam PKPU. Akan tetapi, sanksi administrasi maupun pidana tidak dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, KPU Kalteng telah menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Dari 16 partai yang melapor, tiga partai dengan sumbangan tertinggi yakni Partai Golkar dengan total sumbangan Rp1.172.270.000, Partai NasDem Rp980.714.870, dan PKB Rp350.000.000.

Semua peserta pemilu sudah menyerahkan LADK dan LPSDK, baik untuk calon DPD dapil Kalteng maupun partai politik dan tim kemenangan calon presiden. Namun, beberapa partai politik, sumbangan masuk LSDK-nya kosong. Tujuh partai politik di Kalteng yang nihil sumbangan masuk, yakni Partai Gerindra, Garuda, PPP, PSI, Demokrat, PBB, dan PKPI. Sedangkan seorang caleg DPD RI tidak melapor dan terancam dicoret dari daftar calon DPD RI. (nue/ce/abe/ctk)

You Might Also Like