Kuasa hukum Amir Mahmud, membacakan kesimpulan di sidang PTUN.


PALANGKA RAYA - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya pada Kamis (27/12) kembali menggelar sidang lanjutan terkait tuntutan yang dilayangkan mantan Anggota DPRD Barito Utara, Amir Mahmud. Sidang beragenda pembacaan kesimpulan.

Dalam kesimpulannya, Amir Mahmud melaui kuasa hukumnya Rusdi Agus menyampaikan beberapa poin yang terungkap dalam persidangan, antara lain, Tergugat dalam menerbitkan SK tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengakatan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara bertentangan dengan surat Mendagri RI No 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018. Dalam surat Mendagri itu disebutkan bahwa anggota DPRD yang mencalonkan diri pada pemilu legistlatif 2019 melalui partai yang berbeda, dapat diberhentikan setelah DCT yaitu pada tanggal 21 September 2018.

"Namun nyatanya, SK Pemberhentian diterbitkan terlebih dahulu sebelum DCT," kata Rusdi.

Selain itu, lanjut Rusdi, surat pemberhentian Amir Mahmud dari Partai Hanura yang disampaikan ke KPUD Barut tanpa ditandatangani oleh Ketua DPC, tapi hanya ditandatangani oleh Sekretaris DPC Hanura. "Anehnya lagi, surat pengajuan PAW Amir Mahmud yang disampaikankan DPC Hanura Barut ke KPUD Barito Utara mendahului surat persetujuan dari DPP Hanura, yang mana surat dari DPP diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2018, sementra surat usulan PAW dari DPC HANURA diterbitkan tanggal 26 Juli 2018. Hal ini bertentangan dengan AD ART Partai Hanura sendiri bahwa untuk melaksanakan PAW anggota DPRD dari Partai Hanura harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPP Hanura," beber Rusdi.

Baca Juga: Di-PAW, Politisi Hanura Batara Melawan di PTUN

Dari fakta persidangan ini, tegas dia, sangat terlihat ketidak beresan secara prosedural, dalam proses pergantian PAW Anggota DPRD Barut. Anehnya KPUD, DPRD dan Bupati Barut dinilai beraninya memroses usulan PAW tanpa meneliti dan mencermati aturan, Undang-Undang dan AD/ART Partai Hanura.

Padahal di beberapa daerah di Indonesia, imbuhnya, PAW Anggota DPR RI dan DPRD Partai Hanura tidak dapat dilaksanakan. Bahkan Mendagri sendiri menolak proses usulan PAW anggota DPR RI dari Partai Hanura karena dualisme kepengurusan.

"Berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan dimuka persidangan, jelas tentang adanya dualisme kepengurusan ini, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, termasuk di Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian mengacu pada Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal 13 ayat 2 tegas menyebutkan bahwa Partai Politik pengusung calon anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Tidak Dalam Dangketa Partai Politik, sementara Partai Hanura jelas saat ini telah terjadi sangketa di internal dan segala perbuatan dan kepetusan Hukum yang dikeluarkan oleh partai yang sedang bersengketa tidak berkekuatan hukum," kata Rusdi.

Selain itu, Rusdi menambahkan, dalam proses PAW terhadap kliennya, terindikasi adanya muatan politis dan nepotisme. Hal itu juga terungkap berdasarkan bukti di persidangan, dimana Bupati Barito Utara dinilai terlalu cepat mengeluarkan surat perihal Usulan PAW yaitu pada 1 Agustus 2018, hanya berselang satu hari setelah menerima surat dari DPRD Kabupaten Barito Utara perihal Penyampaian PAW yaitu 31 Juli 2018.

"Dengan proses kilat seperti ini, wajar jika banyak pelanggaran terhadap peraturan dan perundang undangan, karena tidak sempat diteliti secara cermat mengenai syarat dan ketentuan PAW Anggota DPRD, ditambahkan lagi saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat mengungkapkan dalam fakta persidangan bahwa pengganti Amir Mahmud adalah sepupu dari Bupati Barut sendiri," tutup Rusdi. (sam/OL/nto)

You Might Also Like