Adi Warman sebagai salah satu saksi penggugat Amir Mahmud ketika memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (20/12)


PALANGKA RAYA – Pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Barito Utara periode 2014-2019 H Amir Mahmud oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura dinilai inkonstitusional.

Kuasa Hukum Amir Mahmud, Rusdi Agus menyatakan pemberhentian dan peresmian anggota DPRD pengganti Amir Mahmud dinilai cacat hukum atau inkonstitusional.

Menurut Agus, secara prosedural dan substantial tergugat dalam kaitannya penertiban surat gubernur Kalteng terkait pemecatan, dianggap kurang sesuai dengan kondisi partai yang sedang kisruh.

“Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak memperhatikan dan mencermati adanya kekisruhan dan perselisihan di internal partai hanura yaitu adanya dualisme kepengurusan, malah tergugat telah menjadikan dasar surat dari DPP Partai Hanura salah satu kubu dalam menerbitkan objek gugatan," jelas pengacara muda tersebut melalui rilis yang diterima, Sabtu (22/12).

Selain secara prosedural, tergugat juga dalam menerbitkan SK tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara bertentangan dengan surat Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri).

“Tergugat juga dalam menerbitkan SK tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Barito Utara bertentangan dengan surat Mendagri RI nomor 160/6324/OTDA tanggal 03 Agustus 2018 yang mana dalam surat Mendagri disebutkan bahwa anggota DPRD yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif 2019 melalui partai berbeda dapat diberhentikan setelah dafatr calon tetap (DCT) yaitu pada 21 September 2018, namun nyatanya SK pemberhentian diterbitkan terlebih dahulu sebelum DCT yaitu pada 17 September 2018 sehingga jelas secara prosedural cacat hukum. (*old/abe/ctk/nto)

You Might Also Like