BBM untuk Siapa?

 Minggu, Tanggal 25-11-2018, jam 04:22:51
Oleh : Fransisco SH LLM

MUNGKIN kita masih ingat beberapa waktu lampau, pada Harian Kalteng Pos, Edisi Jumat 3 Februari 2017, dan Edisi Sabtu 4 Februari 2017, Halaman 12, Kolom Halo Polisi, SMS (pesan pendek) yang disampaikan masyarakat melalui nomor telepon 08125544xxxx, yang berbunyi “Bapak Kapolda mohon diperiksa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di jalan xxxxx selalu mengisi jeriken pelangsir walaupun antrean sepeda motor banyak. Tks”.  Jawaban, “Terimakasih atas informasinya akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan penertiban ke SPBU dimaksud”.

Mungkin kita juga masih ingat pemberitaan sejenis sebelumnya yaitu “penangkapan seorang pelangsir/pengepul BBM saat membawa puluhan jeriken berisi solar bersubsidi dengan mobil, pria tersebut dicegat ketika mengendarai mobilnya di luar lingkungan SPBU. Ketika mobilnya diperiksa ditemukan solar sebanyak 580 liter dalam puluhan jeriken. Dari pengakuannya ia membeli solar itu dari petugas SPBU xxxxx di atas harga normal. Satu mobil yang membawa puluhan jeriken berisi solar sekitar 580 liter sudah disita dan pemilik mobil sudah ditetapkan sebagai tersangka” (Koran Lokal, Edisi Selasa 24 Januari 2017).

Berikut yang baru, Berita Regional Koran Nasional, Tanggal 9 November 2018, dengan judul “Sopir Truk Mengamuk karena Emosi Melihat Petugas SPBU Melayani Puluhan Jeriken”, di Desa Lombe, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Berikut berita pada Koran Kalteng Pos Edisi Tanggal 6 November 2018, dengan judul “Sulit Dapat Solar, Sopir Truk Mengadu ke DPRD”, di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian berita Kalteng Pos Tanggal 15 November 2018 dengan judul “SPBU RTA Milono Ditutup, Gara-Gara Mobil Pelangsir Terbakar” di Kota Palangka Raya.

Sebenarnya bagi masyarakat, peristiwa sebagaimana tersebut di atas bukan sesuatu yang mengagetkan lagi karena sudah terbiasa, lalu bagaimana aturan hukum mengatur hal tersebut? agar sesuai dengan azas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, keamanan, keselamatan, dan yang terpenting berkepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Bagaimana supremasi hukum itu dijalankan oleh para Stakeholders (pemangku kepentingan) dan/atau penegak hukum, yang terkait dengan urusan minyak dan gas bumi tersebut dalam perspektif  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ? Apakah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum ? Apakah sanksi yang dijatuhkan dapat efektif memberikan efek jera untuk tidak diulangi kembali di kemudian hari ? secara singkat kita coba “menakar” fenomena dan realitas tersebut dengan aturan tentang Minyak dan Gas Bumi dari perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.      

UU NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Azas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi antara lain yaitu pemerataan, kemakmuran bersama, kesejahteraan rakyat banyak, kepastian hukum (Pasal 2). Pemerataan dan kesejahteraan rakyat banyak, bagi seluruh masyarakat supaya turut menikmati minyak dan gas bumi kita, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Barangkali kita pun pernah mengalami kehabisan dan tidak kebagian minyak dan gas bumi tersebut karena sudah habis “diborong”. Adanya kepastian hukum yang dijamin oleh pemerintah dalam undang-undang ini, melalui alat perlengkapan negara/aparat penegak hukum memastikan masyarakatnya dapat menikmati hasil kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk disalahgunakan oleh segelintir pihak saja.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan hilir, kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha (Pasal 5, 7). Kegiatan usaha hilir sebagaimana yang dimaksud dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, izin usaha tersebut yaitu izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga (Pasal 23).

Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan, atau mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud karena melanggar salah satu persyaratan, pengulangan pelanggaran, dan tidak memenuhi persayarat undang-undang (Pasal 25). Kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga tidak dapat dilaksanakan pada antara lain di tempat umum, sarana prasarana umum, bangunan rumah tinggal, kecuali dengan izin instansi pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan itu (Pasal 33).

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 undang-undang tersebut, yaitu setiap orang yang melakukan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000., (lima puluh miliar rupiah), berikut juga terhadap pengangkutan, penyimpanan, niaga, tanpa izin usaha juga dapat dipidana dan denda (Pasal 53).

Sebagaimana halnya yang terjadi pada kasus diatas tadi, dikatakan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan, dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah)”, diatur dalam Pasal 55.      

Demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur, mengakomodir, melindungi masyarakat terkait masalah minyak dan gas bumi bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Tentunya disamping masih banyak peraturan-peraturan lainnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam hal minyak dan gas bumi.

Peristiwa pada berita-berita tersebut di atas telah menggambarkan betapa banyak persoalan pendistribusian BBM di (berbagai) daerah yang tidak tepat sasaran, hanya menguntungkan dan “meng-anak emas-kan” segelintir pihak saja. Pemerintah terkait dan aparat penegak hukum, perlu mengevaluasi sistem penyaluran dan pengawasan BBM di daerah-daerah, agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat pengguna langsung BBM. (*)

(Penulis adalah Akademisi, Wakil Dekan dan Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya)

Berita Terkait