Kamis, Tanggal 12-07-2018, jam 12:22:23

Satu Sengketa Pilkada 2018 di Kalteng Masuk ke MK

Satu Sengketa Pilkada 2018 di Kalteng Masuk ke MK
Gedung Mahkamah Konstitusi

PALANGKA RAYA - Hingga batas terakhir pengajuan pendaftaran perkara sengketa hasil pilkada serentak 2018, Rabu (11/7) kemarin, terdaftar sebanyak 60 permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah tersebut sebagaimana dirilis di laman resmi Mahkamah Konstitusi.

Dari 60 pengajuan permohanan perkara itu, 7 terkait hasil Pilgub, 37 hasil Pilkada kabupaten dan 16 hasil Pilkada Kota. Salah satunya berasal dari Kalteng. 

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) bernomor urut 21 itu diajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulang Pisau, H. Idham Amur, S.H., M.Si. dan H. Ahmad Jayadikarta, S.I.P, dengan termohon KPU Kabupaten Pulang Pisau.

Permohonan PHP tersebut didaftarkan pada 9 Juli 2019 dengan nomor APP: 14/1/PAN.MK/2018.

Dalam permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, Hermawi F Taslim, dkk, pasangan Idham-Jaya meminta agar Mahkamah Konstitusi  membatalkan Keptusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau nomor : 32/HK.03.01-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018. 

Serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau tahun 2018 nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018.

Dalam pokok permohonannya, pasangan Idham-Jaya menyatakan sangat keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Pulang Pisau yang dibuat Termohon (KPU), karena dinilai telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang mengurangi perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif pada 37 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua MK Anwar Usman telah menjelaskan, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sengketa pilkada tanggal 12-17 Juli. Selanjutnya, perbaikan kelengkapan berkas para pemohon tanggal 16-20 Juli. Perkara perselisihan hasil Pilkada 2018 yang masuk ke MK dan dinyatakan lengkap, akan teregistrasi atau pencatatan permohonan-permohonan pemohon dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dilakukan pada 23 Juli 2018.

Sedangkan persidangan perdana perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan digelar pada 26 Juli 2018. "Jangka waktu penyelesaian perkara sengketa pilkada selama 45 hari kerja sejak berkas (lengkap) teregistrasi. Dalam peraturan perundang-undangan, MK harus menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada 2018 pada 26 September 2018,” kata Anwar, seperti dilansir laman MK.

Setelah itu, akan dilaksanakan sidang pendahuluan untuk mengetahui perkara mana yang memenuhi syarat selisih suara menggugat hasil pilkada seperti diatur Pasal 158 UU Pilkada. "Nantinya, ada putusan dismissal untuk menentukan kelanjutan perkara itu," kata dia.

Ditegaskan Anwar Usman, belum tentu semua permohonan perkara akan diterima MK sebab harus memenuhi syarat, yang diatur Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, termasuk soal ambang batas selisih suara. (nto)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 22 Jul 18


Minggu, 22-07-2018 : 09:28:39
Kalteng Dilanda Kekeringan

SELAMA Juli 2018, curah hujan di berbagai daerah di Kalteng sangat minim. Bahkan, beberapa hari terakhir, rata-rata wilayah Kalteng tidak ada turun hujan. Sehingga secara umum, Kalteng mulai mengal ... Read More

Minggu, 22-07-2018 : 09:14:50
Belajar Kesenian di 38 Negara, Indonesia Terkaya

Kecintaan Didik Hadiprayitno atau Didik Nini Thowok terhadap dunia tari, mendorong rasa keingintahuannya terhadap kesenian dari negara lain. Siapa kira, diusianya yang sudah 64 tahun itu, Didik sud ... Read More

Minggu, 22-07-2018 : 09:06:36
Menurut Pengamat Politik, Sosok dan Warna Partai Ini yang akan Mendominasi di Pileg 2019

PALANGKA RAYA-  Pengamat politik Kalteng Jhon Retei Alfrisandi menilai, pileg 2014 akan menghasilkan komposisi caleg yang ada di tingkat provinsi tidak banyak bergeser. Masyarakat Kalteng tren ... Read More

Minggu, 22-07-2018 : 08:49:26
HASIL VERIFIKASI ! BANYAK BAKAL CALON LEGISLATIF BELUM MEMENUHI SYARAT

PALANGKA RAYA-Fenomena pemilihan umum anggota legislatif bakal berubah. Banyak politisi muda alias pendatang baru yang ikut bersaing merebutkan kursi wakil rakyat. Banyak politisi senior juga kemba ... Read More