Ketua Tim Banggar DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Basirun B Sahepar dalam rapat Banggar dengan agenda membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kota Palangka Raya Tahun 2019 melalui vidcon, Senin (6/7). (YUDA/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA- DPRD Kota Palangka Raya melalui Tim Badan Anggaran (Banggar) kembali melanjutkan pembahasan terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya Tahun 2019, yang dilaksanakan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat di ruang rapat komisi maupun melalui video conference (vidcon), Senin (6/7).

Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua banggar yang mana sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Sigit K Yunianto didampingi Wakil Ketua II Kota Basirun B Sahepar. Dan dihadiri oleh seluruh anggota banggar dan pimpinan SOPD terkait, baik yang hadir secara langsung.

"Hari ini adalah penyampaian penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun lalu. Setelah sebelumnya melewati beberapa tahapan, kini hasil yang dibahas oleh pemko sudah kami terima kembali oleh banggar dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada komisi-komisi di DPRD untuk membahasnya lebih lanjut sesuai dengan mitra kerjanya untuk mengupas permasalahan apa saja yang dihadapi SOPD pada pelaksanaan anggaran tersebut," ungkap Sigit kepada awak media usai memimpin rapat tersebut.

Dalam forum tersebut, dirinya juga menyampaikan sejumlah hal yang terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalteng terhadap pengelolaan anggaran Tahun 2019. Meskipun pemko kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara beruntun, namun diakui Sigit pihaknya masih belum cukup merasa puas secara menyeluruh. Dalam artian, pemeriksaan BPK RI tetap sebagai acuan dasar, namun pihaknya berharap predikat WTP bisa dihadirkan secara luar dan dalam.

"Manajemen pengelolaan keuangan daerah sudah bagus dilihat dari penilaian BPK RI, tentu kita sangat apresiasi. Tapi kita harap di dalamnya juga harus bagus. Ini temuan cukup banyak dalam artian pengembalian. Artinya dinas-dinas tersebut lemah. Ini yang ini kami minta agar komisi-komisi lakukan pengkajian kembali bersama dengan mitra kerjanya, agar kedepannya hal-hal yang masih dinilai lemah bisa diperbaiki dan benar-benar meraih kewajaran luar dan dalam," pungkas Sigit.

1 2

Editor :dar
Reporter : pra

You Might Also Like