SESUAI PROTOKOL: Proses akad nikah di kawasan Condet, Jakarta, Sabtu (28/3). Pengantin, petugas KUA, dan undangan memakai masker serta sarung tangan untuk mencegah penularan Covid-19. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)


Karantina wilayah atau lockdown dipertimbangkan pemerintah untuk mengatasi persebaran virus korona. Pemerintah kini menyusun peraturan turunan dari undang-undang.

Namun, opsi lockdown tersebut hanya akan diberlakukan secara terbatas.

”Karantina terbatas dipertimbangkan untuk daerah yang terjangkit,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah acara di DPP Golkar kemarin (28/3).

Kebijakan tersebut, lanjut dia, akan diterapkan pada sejumlah wilayah dengan tingkat terpapar Covid-19 yang cukup parah. Namun, Airlangga enggan memerinci daerah mana saja yang bakal dikarantina terbatas. Langkah itu terlebih dulu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo besok (30/3). ”Tunggu rapat Senin (besok) akan diputuskan,” kata Airlangga.

Merujuk data nasional dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, lima provinsi memiliki angka persebaran virus korona paling tinggi. Yaitu, DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, dan Jogjakarta. Lima provinsi tersebut mendominasi temuan kasus baru setiap hari.

Meski ada opsi karantina terbatas, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan social distancing. Pemerintah belum memikirkan untuk melakukan lockdown total. ”Ini supaya jelas saya sampaikan lagi. Pilihan utama tetap social distancing,” tegasnya.

Menurut dia, social distancing juga diterapkan di sejumlah negara dalam menanggulangi persebaran Covid-19. Jika imbauan menjaga jarak di tempat umum dipatuhi masyarakat, dampaknya dalam mencegah persebaran virus korona akan sangat efektif. ”Banyak negara yang menerapkan ini. Jika dipatuhi secara ketat, ini bisa memutus mata rantai penularan virus,” tutur dia.

Mengapa tidak mengambil kebijakan lockdown? Airlangga mengungkap motif ekonomi sebagai alasan utama. Sebagian besar masyarakat Indonesia, kata dia, merupakan golongan menengah ke bawah yang ditopang penghasilan harian. Artinya, pendapatan mereka sangat bergantung pada pekerjaan sehari-hari. Jika dilakukan lockdown total, sumber pendapatan masyarakat akan sangat terdampak. ”Tentu ekonomi masyarakat ini menjadi pertimbangan utama pemerintah,” jelasnya.

Menteri yang juga ketua umum Partai Golkar itu meminta masyarakat untuk tidak panik berlebihan. Pemerintah sudah memastikan ketersediaan bahan pokok. Dia mengakui, sejumlah komoditas seperti bawang putih dan gula memang sempat mengalami lonjakan harga. Namun, saat ini harganya berangsur stabil seiring dengan penambahan stok dan operasi pasar.

Desakan untuk melakukan karantina wilayah memang terus bergulir. Apalagi, sejumlah wilayah telah memutuskan lockdown mandiri. Bahkan hingga tingkat dusun dan RT.

Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah sudah waktunya memikirkan untuk melakukan karantina wilayah. Khususnya di daerah-daerah yang menjadi episentrum persebaran Covid-19. Ketentuan itu juga sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ”Jika social distancing tidak lagi efektif, karantina wilayah bisa juga dipertimbangkan,” kata Puan.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menambahkan, saat ini publik menunggu kebijakan aktual pemerintah dalam menangkal persebaran virus korona. Dia mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait karantina wilayah. PP tersebut menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ”Pemerintah jangan buang waktu sehingga opsi untuk melakukan lockdown bisa ditempuh secara cepat,” tegas politikus PAN itu.

Desakan adanya karantina wilayah juga disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah membebaskan dan bahkan mendorong daerah zona merah untuk melakukan karantina wilayah. ”Pemerintah pusat harus membebaskan setiap pimpinan daerah untuk melakukan karantina wilayah. Apalagi untuk Jabodetabek, karantina wilayah adalah suatu keharusan,” tegasnya.

Kebijakan itu, kata dia, mendesak. Sebab, jika tidak dikarantina dan sebatas imbauan, risiko penularan tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Tapi akan meluas ke seluruh Indonesia. Apalagi, saat ini makin banyak warga Jakarta yang bermigrasi ke daerah untuk mudik. Akibatnya, bukan hanya Jabodetabek yang masuk zona merah. Artinya, persebaran Covid-19 sudah melingkupi skala nasional.

Dia mengakui bahwa upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah sejatinya sudah benar. Mulai penerapan kebijakan bekerja dari rumah, tetap tinggal di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, hingga sering cuci tangan. Namun, pemerintah juga tak boleh menutup mata bahwa kepatuhan masyarakat terhadap imbauan tersebut masih lemah. ”Akibatnya, persebaran Covid-19 makin eskalatif. Tak cukup hanya imbauan, tapi perlu kebijakan yang tegas, bahkan sanksi bagi yang melanggarnya,” tandasnya.

Karena itu, dia mendorong adanya kebijakan karantina wilayah segera. Kalau tidak, penularan akan semakin luas. Sistem kesehatan nasional juga bakal kian kedodoran karena tak mampu menampung lonjakan pasien. Akibatnya, pasien dan calon pasien non-Covid-19 bisa terbengkalai karena energi tenaga medis di rumah sakit terkuras untuk menangani pasien korona.

Rapid Test di Jatim, Ada ODP yang Positif Korona

Gugus tugas Pemprov Jatim mulai melaksanakan rapid test di daerah. Hingga kemarin (28/3), sebanyak 30 kabupaten dan kota sudah menyelenggarakan. Hasilnya, semua tenaga kesehatan yang masuk kategori PDP dinyatakan negatif. Namun, ada ODP yang hasil tesnya justru positif korona.

Ketua Gugus Tugas Rumpun Kuratif Pemprov Jatim dr Joni Wahyuhadi menyatakan, rapid test terus berlanjut. Harapannya, delapan kabupaten dan kota lainnya segera melaksanakan. Rapid test sangat membantu proses tracing di lapangan. ”Mereka yang positif akan menjalani pemeriksaan dengan PCR (polymerase chain reaction),” katanya. Tujuannya ialah memastikan apakah benar-benar mereka terinfeksi virus yang muncul kali pertama di Wuhan, Tiongkok, itu.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah mendistribusikan 2.600 reagen untuk PCR. Dia mengatakan, persediaan reagen masih cukup. Khofifah juga memerinci pasien positif korona di Jatim. Kemarin ada penambahan 11 pasien positif. Total sekarang ada 77 orang. Dari sebelas pasien itu, tujuh orang berasal dari Surabaya. Sisanya dari Magetan 1 orang, Sidoarjo (1), Gresik (1), dan Kota Kediri (1). ”Daerah terjangkit semakin luas. Kota Kediri kini ikut terjangkit,” jelasnya.

Karena itu, Khofifah kembali meminta masyarakat waspada. Pengamanan berlapis disiapkan. Dia bersama forkopimda dan Pangkoarmada II sepakat mendirikan drive-thru disinfektan di beberapa titik. Antara lain di pintu masuk Surabaya dan Madura, pelabuhan Probolinggo, serta daerah lain yang menjadi pintu masuk Jatim.

Sempat beredar kabar, ada beberapa daerah yang ditutup. Pulau Madura disebut-sebut berpotensi bakal ditutup. Khofifah belum menanggapi hal itu. Dia hanya menegaskan, kebijakan lockdown merupakan kewenangan pusat. ”Bukan kewenangan kami, itu saja penjelasannya,” ucap dia.

Ketua Gugus Tugas Pemprov Jatim Heru Tjahjono menambahkan, ada rencana isolasi bagi warga yang akan mudik ke kampung halaman. Pemprov berkoordinasi dengan Polri, TNI, serta pemerintah kabupaten/kota. ”Kami berupaya mengantisipasi persebaran di tingkat bawah,” ujarnya.

Pasien Korona Meninggal

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Imam Suroso meninggal Jumat (27/3) pukul 20.50 dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19. Pemulasaraan jenazah sudah dilakukan sesuai protokol Covid-19. Jenazah juga langsung dimakamkan di Dukuh Saliyan, Kelurahan Pati Lor, Pati, Sabtu dini hari (28/3).

Seorang anggota keluarga Imam kepada Radar Kudus mengatakan, lokasi pemakaman sesuai dengan pesan almarhum yang meminta dimakamkan di dekat rumahnya ketika meninggal. ”Langsung dimakamkan setelah ambulans tiba di Pati,” ungkapnya.

Berdasar informasi yang dihimpun, Imam menunjukkan gejala demam sejak Rabu (18/3) di Jakarta sebelum pulang ke Pati. Imam kemudian melakukan sejumlah kegiatan di Pati. Termasuk membagikan hand sanitizer dan masker di Pasar Puri Baru bersama dokter dan staf RS Mitra Bangsa Pati pada Jumat (20/3). Setelah itu, Sabtu (21/3), Imam mengalami demam tinggi dan nyeri tenggorokan. Dia dirawat dokter pribadi.

Sejak saat itu, tim kesehatan menduga bahwa Imam masuk orang dalam pemantauan (ODP) karena gejalanya menyerupai orang yang terinfeksi Covid-19. Imam dan keluarga disarankan untuk mengisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Namun, sehari berselang, demam Imam makin tinggi. Batuknya juga semakin parah. Keluarga lantas melarikan Imam ke RSUP dr Kariadi, Semarang.

Di Sidoarjo, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia bertambah. Jumat malam (27/3) seorang pasien rujukan dari rumah sakit di Madiun dan telah menjalani perawatan di RSUD selama empat hari dinyatakan meninggal. ”Pasien merupakan warga Magetan dan telah dimakamkan di sana,” kata Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.

Kemarin (28/3) dua pasien juga meninggal di rumah sakit rujukan di Sidoarjo. Dengan demikian, total ada empat pasien Covid-19 yang mengembuskan napas terakhir dalam perawatan di rumah sakit di Kota Delta. Sebelumnya, pasien pertama meninggal pada Rabu malam (25/3). Dia merupakan warga Sedati yang telah dinyatakan positif mengidap Covid-19.

Dua pasien yang meninggal kemarin adalah warga Sidoarjo. Yakni, dari Kecamatan Buduran dan Sukodono. Status pasien yang meninggal merupakan pasien dalam pengawasan (PDP). Tapi, salah seorang pasien telah menjalani tes cepat dan menunjukkan hasil positif. Seorang pasien lagi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Tiga Pasien Positif di Malang Sembuh

Kabar melegakan muncul dari Kota Malang. Tiga pasien positif korona kemarin (28/3) dinyatakan sembuh total. ”Tiga orang positif Covid-19 di Kota Malang itu sudah dipulangkan ke rumah masing-masing,” ujar Kabaghumas Pemkot Malang yang juga Humas Tim Satgas Covid-19 Kota Malang Nur Widianto seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Malang.

Meski begitu, tiga pasien yang sempat dirawat di RSSA (Rumah Sakit dr Saiful Anwar) dan RST (Rumah Sakit Tentara) dr Soepraoen tersebut tetap dimonitor tenaga kesehatan yang menangani. Mereka diminta mengisolasi diri secara mandiri. ”Mereka diminta beraktivitas di rumah saja,” ucapnya.

Bukan hanya pasien positif korona yang sembuh. Lima orang yang sebelumnya berstatus PDP juga pulih dan sehat. Sebelumnya dua orang dirawat di RKZ atau RS Panti Waluyo dan tiga orang di RS Lavalette. Namun, masih ada enam PDP yang dirawat di RS.

Data terbaru, ODP di Kota Malang berjumlah 156. Dengan perincian 90 orang berstatus dalam pemantauan, sedangkan 66 orang lainnya telah melewati masa pemantauan. 

1 2

Editor :Ilham Safutra
Reporter : mar/mia/byu/riq/put/may/c7/c9/oni/fal

You Might Also Like