Ilustrasi. Perkebunan kelapa sawit (foto: net)


PALANGKA RAYA-Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menertibkan perizinan sektor perkebunan, terus dilakukan.

Tetapi, hanya 39 perusahaan besar swasta (PBS) yang izinnya diusulkan dicabut. Itu pun karena PBS sudah tidak aktif, alias berhenti operasi selama lima tahun lebih. Padahal, masih ada ratusan izin perkebunan kelapa sawit yang disinyalir bermasalah.

Oleh sebab itu, didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, dan Peraturan Daerah (Perda) Kalteng nomor 5 tahun 2011 tentang pengelola usaha perkebunan berkelanjutan, maka diusulkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan (ATR/BPN), untuk mencabut izin lokasi tersebut.

“Dan itu sudah kami ajukan, terkait usulan pencabutan terhadap izin lokasi yang tak aktif tak ada aktivitas selama lima tahun,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng, Rawing Rambang kepada Kalteng Pos, baru-baru ini.

Rawing menjelaskan, luasan secara keseluruhan dari 39 perusahaan yang bakal dicabut izin lokasinya, sekitar 800.000 hektare.

Nantinya, dari Kementerian ATR/BPN yang berwenang untuk mencabut izin lokasi yang diusulkan pemprov tersebut.

“Rata-rata perusahaan ini tidak melakukan operasional, sehingga ada dasar bagi kami untuk mengusulkan pencabutan. Kami tidak dapat mencabut itu, karena untuk perizinan usaha dan izin lokasinya, semuanya di kabupaten. Sehingga, yang berwenang adalah kementerian,” tegasnya.

Menurutnya, dari 39 perusahaan yang izin lokasinya bakal dicabut tersebut, ada beberapa tempat, yakni Katingan, Barito Selatan (Barsel), dan lainnya. Anehnya, di Kabupaten Seruyan, tak satu pun izin PBS dicabut, meski banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi di sana.

“Mungkin hampir semua wilayah. Namun, yang banyak itu berada di Katingan,” ucap Rawing.

Tak hanya itu saja, pemprov juga akan melakukan pengusulan pencabutan izin lokasi, yang selama tiga tahun tidak memiliki aktivitas ataupun operasionalnya. Sekitar 1,2 juta hektare lebih. Namun, sebelumnya diberikan teguran sampai tiga kali.

“Apabila dari perusahaan itu tidak menghiraukan teguran, ataupun melayangkan surat sampai tiga kali, maka ada dasar untuk mengusulkan dicabut oleh kementerian,” terang Rawing.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, dirinya mengusulkan perizinan di berbagai sektor yang tidak mempunyai aktivitas operasional, dicabut. Termasuk di sektor perkebunan. Yang ada sekitar 800.000 hektare.

“Makanya, saya minta kepada Disbun untuk mendata dan melayangkan surat ke pusat untuk dicabut izinnya. Inilah upaya untuk menertibkan perizinan di Kalteng,” tegasnya.

Selain itu, suami Yulistra Ivo ini mengungkapkan, selama ini ada banyak tumpang tindih perizinan yang terjadi di Kalteng. Sehingga, salah satu cara agar para investor ataupun pengusaha aman untuk berinvestasi, maka ada jaminan yang aman bagi pengusaha dan juga pemerintah.

“Kalau tidak ada pelaku usaha ataupun investor masuk, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah tidak akan maju pesat. Namun, juga harus mengikuti prosedur dan mekanisme regulasi yang benar pula,” pungkas Sugianto. (ari/ce/abe/ctk/nto)

You Might Also Like