Alman Pakpahan menunjukkan gestur tubuh ketika menyampaikan pendapat sebagai saksi, dalam sidang kasus tipikor Sekda Kota Palangka Raya, di PN Tipikor, Jalan Sethadji, Palangka Raya, Kamis (19/7). (AGUS PECE/KALTENG POS)


SIDANG dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), yang menjerat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Rojikinnor, kembali digelar pagi hingga sore, Kamis (19/7). Sidang di Pengadilan Tipikor itu, menghadirkan tiga orang saksi; Inspektur  Inspektorat Alman Pakpahan, Kepala BPKAD Palangka Raya Ahmad Fordiansyah, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda.

Alman Pakpahan datang dengan setelan baju batik khas Kalteng bernuansa cerah, tampak menggebu-gebu. Tidak berbasa-basi ketika menjawab pertanyaan penasihat hukum (PH) terdakwa, majelis hakim, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selaku inspektur, ia membela sekda.

“Tidak ada kerugian negara,” tegas Alman, dalam kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Alfon.

Menurut inspektur, yang terjadi dalam kasus tersebut, merupakan masalah administrasi. Untuk itu, ia meminta diselesaikan secara administrasi. Jika memang ada temuan, kata dia, ada kesempatan untuk mengembalikan. Dan harus dikembalikan.

“Kalau tidak ada (kerugian, red) uang negara, apa yang dikembalikan?” jawabnya atas pertanyaan PH terdakwa, sambil gesture tangan kanan menegaskan, bahwa tidak ada kerugian.

JPU mempertanyakan kode LP atau lapor pimpinan, pada surat permintaan pemotongan dana, yang diterima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Saya enggak perlu tahu itu. Saya melakukan pengawasan saja,” kilahnya.

Surat pencairan dana (SPD) itu untuk pencairan? Betul enggak? Apa sudah dicairkan?

“Sudah,” jawab Alman singkat. Itu uang dari mana? “APBD,” jawab Alman lagi.

Kapan uang APBD yang sudah dicairkan sudah bukan uang negara?

“Saat diterima pihak ketiga,” sambung Alman.

Permasalahan dalam konteks kasus menjerat sekda, adalah uang masih ada pada bendahara. JPU pun menimpali pertanyaan kembali kepada inspektur.

Apakah termasuk uang negara meski masih di bendahara?

“Tidak. Karena sudah di SPD-kan. Sudah masuk di laporan keuangan. Bisa jadi, uang yang ada di bendahara itu, belum sempat diserahkan ke pihak ketiga,” timpalnya lagi.

Dalam fakta persidangan, pria yang sempat menjabat sebagai Plt Kasatpol PP Kota Palangka Raya itu kembali menegaskan, penulisan kode LP atau kode lainnya di dalam surat, adalah sah-sah saja. Itu hanya kontrol.

Usai istirahat siang, sidang kembali dilanjutkan. Tidak banyak pertanyaan kepada Ahmad Fordiansyah. Tak sampai 20 menit duduk di kursi persidangan.

Saksi terakhir yang dihadirkan adalah ahli bidang hukum pidana, Chairul Huda. Pria yang pernah menjadi saksi pada kasus yang menjerat Setya Novanto itu, lebih menyampaikan ke pokok pasal dalam dakwaan.

Dalam dakwaan, Rojikinnor dijerat pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Lalu, juga pasal 12 huruf f jo pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pendapat mengenai pasal tersebut, dosen yang gemar dengan film berbau fiksi ilmiah itu menjelaskan, dalam undang-undang korupsi, ada dampak kerugian negara. Hal itu mutlak untuk memenuhi unsur pidana. Diperlukan penilaian BPK, untuk mengetahui kerugian negara.

“Bisa melalui hasil audit BPK,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Jika dalam dakwaan tidak ditemukan, konsekuensi logisnya bagaimana? Tanya PH.

“Tidak terbukti,” jawab Chairul.

PH kembali meminta pandangan dari saksi ahli, terkait tidak adanya pasal 55 ayat 1 KUHP. Tidak ada turut serta pihak lain dalam kasus yang menjerat sekda. Karena dalam dakwaan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah.

“Saya tidak bisa menjawab (dakwaan sekda, red). Saya hanya bisa menjawab, kalau terkait unsur delik memotong pembayaran dan ternyata orang ini diperintah, saya bilang tidak bisa orang yang memerintah tidak dihubungkan dengan yang diperintah,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada agenda sidang-sidang sebelumnya, ada beberapa kegiatan dari PPTK yang dipotong. Dana tersebut yang kemudian disebut oleh saksi sebelumnya, sebagai dana taktis Sekda Palangka Raya.

Salah satu PPTK yang dimintai keterangan sebagai saksi adalah Kris. Saksi yang satu ini, mengaku keberatan atas pemotongan terhadap salah satu kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sekitar Rp1 juta dipotong dari dana sekitar Rp8,7 juta untuk pemeliharaan kendaraan dinas.

“Berdasarkan keterangan bendahara, alasan pemotongan dikarenakan ada kode LP, yang diberikan oleh sekda di berkas saya. Yang dipotong dari kegiatan saya sekitar Rp1 juta,” ujar Kris.

Sementara, dalam dakwaan jaksa, uang pemotongan yang sudah terkumpul sebesar Rp50.750.000. Sebanyak Rp37.500.000 sudah digunakan. Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia mengakui, tidak ada laporan dari sekda, bahwa uang sudah terkumpul tersebut, akan digunakan untuk kegiatan menjalin hubungan dan kemitraan pihak luar.

Dalam fakta persidangan terungkap, uang yang merupakan hasil pemotongan pada bagian bendahara tersebut, akan digunakan untuk merayakan hari raya Natal dengan salah satu instansi di Kota Palangka Raya. (ram/ce/abe)

You Might Also Like