Nur Elya Anggraini


KEKERASAN terhadap pengawas pilkada makin banyak. Contohnya kasus yang dialami Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Genteng, Banyuwangi, 11 November lalu. Panwascam perempuan itu mendapatkan kekerasan verbal dari pendukung pasangan calon (paslon) ketika melakukan kerja pengawasan. Videonya viral.

Kasus di Banyuwangi tersebut hanyalah satu di antara 31 kasus lainnya. Mengapa bisa terjadi?

Tampaknya, variabel penegakan protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kampanye menjadi salah satu faktor pendukung dari kekerasan terhadap pengawas pilkada. Di satu sisi, tanggung jawab pengawas kian berat. Di sisi lain, peserta pilkada belum sepenuhnya beradaptasi. Sebab, pada pilkada sebelumnya tidak ada aturan seperti itu.

Tahapan kampanye yang didorong dengan daring tidak jadi pilihan. Pertemuan terbatas dan tatap muka terus meningkat. Selama 50 hari berjalannya kampanye, Bawaslu mencatat 17.738 kampanye pertemuan tatap muka. Dari jumlah itu, pengawas pilkada menertibkan 1.444 kasus kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

PKPU 13/2020 tegas mengatur bahwa kampanye tatap muka terbatas dengan jumlah 50 orang yang hadir. Jika paslon melanggar, pengawas pilkada mengeluarkan imbauan dan surat peringatan. Apabila tidak diindahkan, pengawas berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 dan kepolisian untuk membubarkan. Pada saat ketegasan pengawas pilkada ditunjukkan, saat itulah gesekan di lapangan bisa terjadi.

Situasi di lapangan tak semudah teori. Dibutuhkan keberanian dan tanggung jawab besar untuk menegakkan protokol kesehatan. Ketika pengawas pilkada menjalankan prosedur di tengah suasana kampanye yeng heorik, di situlah potensi untuk menghalang-halangi kerja petugas terjadi. Ada pengawas pilkada yang mengalami kekerasan verbal, pengusiran, sampai kekerasan fisik.

Variabel lainnya adalah efek echo chambers pilkada. Apalagi, misalnya, jika kontestasi hanya diikuti dua paslon. Ketika paslon yang didukung ditindak tegas, pendukungnya akan berupaya mencari kesalahan lawan untuk kemudian memunculkan tuduhan ketidakadilan kerja pengawasan.

Yang terbentuk bukan pola kesadaran, tetapi menyalahkan kerja pengawas pilkada. Yang diserang adalah penyelenggara. Terbukti, ketika dugaan intimidasi panwascam di Banyuwangi diangkat sebagai berita di laman resmi media sosial, pola echo chambers tampak terlihat dengan nyata saat pendukung paslon melakukan serangan balik di media sosial.

Ibarat pepatah, gajah di depan mata tak kelihatan, tetapi semut di seberang lautan tampak dengan jelas. Kesadaran diri dan kelompoknya tidak tampak, tapi kesalahan orang lain direproduksi secara terus-menerus yang terlihat ke permukaan. Kerja pengawasan yang berintegritas akhirnya mendapatkan bullying dan bahkan kekerasan dari massa pendukung.

Variabel ketiga adalah adanya kontestasi yang sengit dan menganggap pilkada sebagai perang yang harus dimenangi. Lagu lama di setiap kontestasi dengan melibatkan massa pendukung fanatik yang ingin memenangkan paslonnya tampak sebagaimana rumput kering yang mudah sekali dibakar untuk provokasi.

Pola kekerasan pada masa kampanye, jika tidak dicegah, akan terus meningkat sampai pemungutan suara dan pasca pemilihan. Pengalaman pilkada 2015 dan 2018 lalu, saluran kekerasan yang didiamkan bisa memuncak saat pasca pemilihan dengan selisih suara yang tipis. Di Tuban pernah terjadi pembakaran gedung KPU pada 2015 oleh massa pendukung karena selisih suara yang tipis.

Perempuan Pengawas Jadi Korban

Pola intimidasi dan kekerasan banyak menimpa pengawas ad hoc, yakni pengawas di tingkat kecamatan, desa, dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Itu membuktikan bahwa makin dekat dengan pemilih, tensi singgungannya makin panas. Suhu politiknya akan kian meningkat. Pengawas pilkada dituntut tak hanya membawa alat kerja, tapi juga sekeranjang keberanian untuk menegakkan aturan.

Kekerasan yang terungkap ke publik adalah fenomena gunung es di tengah banyaknya intimidasi kepada pengawas pilkada. Penelitian saya pada 2019 tentang keterpenuhan 30 persen perempuan pengawas pemilu yang diterbitkan Bawaslu RI menemukan bahwa perempuan pengawas di Jawa Timur kerap mengalami ancaman dan intimidasi saat melakukan kerja pengawasan.

Pengakuan dari perempuan pengawas itu juga menjadi batu sandungan terkait tingkat partisipasi politik perempuan. Alih-alih untuk dapat mencukupi kuota 30 persen, untuk berani mengawasi saja, sudah terintimidasi oleh aktor-aktor yang berkepentingan memenangi kontestasi.

Relasi kuasa aktor di tingkat lokal di daerah yang tertutup memang tidak ramah terhadap perempuan pengawas. Secara gender sudah mengalami marginalisasi. Maka, saat melakukan kerja penegakan aturan; pola ancaman, intimidasi, dan kekerasan verbal dilakukan untuk menyurutkan langkah petugas pengawasan. Padahal, kalau mau berpegang pada aturan, kerja menghalangi aturan bisa dijerat pidana. Sebagaimana dalam pasal 198A UU 10/2016. Aturan yang tegas itu akan terwujud jika didukung aparat keamanan.

Perlindungan Aparat Keamanan

Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Ancaman, teror, dan intimidasi terhadap demokrasi harus kita lawan sehormat-hormatnya. Mimpi membangun demokrasi substansial secara nasional harus dimulai dari tingkat TPS, desa, dan kecamatan. Ini garda depan demokrasi. Kalau garda depannya remuk karena intimidasi, membangun demokrasi substansial hanya jadi mimpi.

Untuk itulah, aparat keamanan perlu hadir dan bersama pengawas pilkada di tingkat pengawas ad hoc melakukan kerja pengawasan. Perlindungan dan keamanan yang kuat akan turut membantu pengawas pilkada menjalankan kerja-kerja aturan.

Kerja pengawasan sesuai aturan akan menjadi salah satu cara menyelamatkan jiwa masyarakat di tengah pelaksanaan pilkada saat pandemi. Kita memang sedang bertaruh besar dan pertaruhan ini harus dimenangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. (*)

(Nur Elya Anggraini, adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur)

 

123

Editor :
Reporter :