Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang


PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO- Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja serta usulan di dalamnya telah banyak menimbulkan kontroversi. Satu diantaranya adalah soal ketentuan terkait UU Penataan Ruang yang dalam usulan perubahan mencabut beberapa pasal terkait kewenangan penataan ruang di daerah. 

Hal ini pun menimbulkan banyak kritik dari masyarakat. Adanya kesan sentralisasi kebijakan telah menimbulkan kerisauan khususnya di masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Hal ini tercermin dari aspirasi yang muncul dalam reses Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar pada Jumat (7/8) lalu.

“Berdasarkan reses yang kami gelar, terkait isu penataan ruang, elemen masyarakat adat meminta agar RUU Cipta Kerja tidak mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka kelompok masyarakat. Untuk itu, kami berharap pemerintah secara serius memperhatikan ini” Kata Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang.

Teras pun menekankan bahwa pengakuan, perlindungan, hingga pemberdayaan masyarakat adat mesti menjadi elemen penting RUU Cipta Kerja, terlebih menyangkut isu penataan ruang yang akan berdampak pada kelompok ini. Masyarakat adat di daerah menurutnya sudah berjuang puluhan tahun untuk mendapatkan haknya dan berharap memiliki UU perlindungan sendiri. 

Menurutnya, cukup wajar bahwa kepentingan elemen masyarakat khususnya masyarakat adat ini mendapatkan perhatian dalam RUU Cipta Kerja. Memberikan jaminan bahwa RUU ini tidak akan merampas kepentingan komunal mereka yang memang sepatutnya diberdayakan serta dilibatkan dalam pembangunan daerah maupun nasional. 

 

 

“Dalam hal RUU perlindungan masyarakat adat belum menjadi UU, maka melalui RUU Cipta Kerja ini setidaknya ada frasa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan akan masa depan masyarakat adat dalam isu penataan ruang”. Demikian harapan agar RUU ini tidak berat sebelah, dan kelak justru dikhawatirkan merugikan rakyat,” ucapnya.

Teras juga sepakat dengab penyerapan aspirasi dari masyarakat perlu dibuka lebih luas dan tidak semata melibatkan elit politik nasional. Pendekatan bottom up menurutnya akan menjadikan RUU Cipta Kerja bisa menampung beragam kepentingan menjadi kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa. 

Sebelumnya, Rosenda Kasih selaku Program Manager WWF Kalimantan Tengah turut memberikan pandangannya terkait isu penataan ruang dari perspektif daerah Kalimantan Tengah. Pihaknya pun mengingatkan perlunya sinkronisasi kepentingan dari pusat dan daerah dalam arah pembangunan yang berkelanjutan. Secara obyektif pihaknya memandang obesitas regulasi di Indonesia memang perlu diurai dan diselaraskan. Kendati demikian, menurutnya dalam revisi UU Penataan Ruang lewat RUU Cipta Kerja yang memakai metode Omnibus Law, penyerapan aspirasi publik dari kalangan masyarakat juga mesti berjalan.

“Kami meminta agar dapat dipastikan bahwa revisi ini dapat berjalan bottom up pak. Semua pihak terutama masyarakat dan kelompok adat karena mereka yang tahu persoalan di lapangan” ujarnya.

Sementara itu, Yanedi Jagau pegiat Borneo Institute yang aktif melakukan advokasi terhadap masyarakat adat di Kalimantan Tengah mengatakan setiap pembahasan UU akan memiliki dua konsekuensi. Membawa maju sebuah bangsa atau sebaliknya menarik mundur. Untuk itu terkait isu penataan ruang pihaknya berharap bahwa gagasan yang sudah sejak lama muncul di Indonesia ini, dapat diselesaikan tanpa mengabaikan publik terlebih masyarakat adat yang selama ini dilupakan. 

12

Editor :hen
Reporter : arj