Ilustrasi. (foto: net)


ESENSI dari istilah kalimat mahar politik sebenarnya adalah bagian dari politik uang. Mahar politik ditujukan untuk mendapatkan dukungan dari partai politik untuk mencalonkan diri, sedangkan politik uang dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Selain berimplikasi terhadap tingginya biaya politik, mahar politik akan menghasilkan pemimpin yang tersandera oleh kepentingan segelintir elit yang menyediakan pendanaan politik uang.

Karena itu, penting untuk mengawasi dan memastikan penegakan hukum terhadap pemberi dan penerima mahar politik. Mahar Politik akan terjadi pada saat penyelenggaraan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah yaitu Pemilihan Umum

Pemilihan Umum menjadi salah satu indikator berlangsung dan berkembangnya demokrasi yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat di negara Indonesia. Momentum Pemilu dianggap sebagai jalan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan negara yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

Hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah suatu instrumen yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melihat corak demokrasi, berjalannya sistem politik dan ketatanegaraan di suatu negara. Karena pemilu akan dapat membawa pengaruh pada tiga hal yakni, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Singkatnya, antara ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.

Namun demikian, penyelenggaraan Pemilu masih kerap diwarnai perihal yang kusam hingga mencoreng kemurnian demokrasi oleh tindakan kecurangan dan pelanggaran yang merugikan, mulai dari penyebaran berita bohong, fitnah dan hasutan, sampai beberapa kecurangan dalam penyelenggaraanya itu sendiri seperti penggelembungan suara, penyuapan, politik uang, termasuk juga transaksi mahar politik.

Besaran sumbangan dana kampanye, baik untuk partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak boleh melampaui Rp 2,5 miliar untuk perseorangan, dan maksimal Rp 25 miliar bagi kalangan kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah. Sementara aturan soal besaran dana kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Besaran pembatasan sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 331 ayat (1) dan (2).

Partai politik memiliki peran yang penting dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas dengan tetap berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, menghindari penyelewengan dan pelanggaran, termasuk sekaligus aktif melakukan pengawalan atas beragam penanganan kasus Pemilu. Partai politik pada hakikatnya memiliki peran strategis  dalam memperkuat kapasitas kadernya untuk tetap mematuhi aturan Pemilu.

Secara faktual praktik mahar politk cenderung menjadikan momentum Pemilu sebagai pembentukan koalisi yang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu yang terlibat di dalamnya daripada kepentingan publik. Hasilnya, demokrasi belum mampu mewujudkan peningkatkan kehidupan politik pun dalam hal memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Model demokrasi dengan mahar politik berdampak pada Integeritas Pemilu yang diragukan oleh masyarakat dapat berimplikasi pada menurunnya animo masyarakat pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun-tahun yang akan datang.

Dinamika politik di Indonesia ketika Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai dengan fenomena yang merusak integritas dalam berpolitik, yang sepatutnya menumbuhkan sistem kejujuran, ketertiban, dan keadilan sebagaimana ramai disampaikan melalui pemberitaan oleh media pers.

Salah satu isu yang cukup krusial adalah transaksi  mahar politik sebagai bagian dari konstelasi politik demokrasi yang berkembang dewasa ini. Praktik mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam Pemilu partai politik sebagai kendaraan politiknya.

Mungkin kita sebagai masyarakat hanyalah mengikuti pesta demokrasi yang ada di negara kita, marilah bijaksana dalam memilih pemimpin eksekutif dan legislatif karena mereka lah pemandu jalan untuk rakyat agar dalam segala aspek bidang tidak kacau. Maka itu, hadirnya eksekutif dan legislatif untuk mengantur dari semua itu.

Intisari dari penulis adalah disaat pencalonan untuk mendapatkan kursi jabatan pastinya memiliki suatu konsekuensi dalam pencalonan kepala daerah termasuk dalam dana dan sebagainya, maka jangan dijadikan asumsi berlebih akan mengakibatkan penyalahpahaman di masyarakat. Akan tetapi kalau ada mahar politik tetap terjadi, sama saja akan mengakibatkan cacatnya bentuk pemerintahan di Indonesia, sebab demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum di negara contohnya menjadi kepala daerah.

Maka menurut penulis, mengenai mahar politik harus dianggap hal yg serius dibahas oleh pemerintah, sebab terjadinya mahar politik salah satu cikal bakal terjadinya korupsi.

Saat berlangsungnya pilkada, Komisi Pemilihan Umum harusnya menekankan di lingkungan masyarakat bahwa terjadinya politik uang akan melanggar peraturan undang-undang yang tertera di pasal 47 UU NO. 8/2015 tentang Pilkada dengan jelas melarang partai atau gabungan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan kepala daerah.

Sebaliknya, pasal itu juga melarang setiap orang memberikan imbalan kepada partai dalam proses pencalonan pilkada. Jika pengadilan menyatakan suatu partai melanggar ketentuan itu, maka mereka tidak diizinkan berpartisipasi dalam pilkada berikutnya di daerah tersebut.

Untuk itu, alangkah baiknya kita jangan hanya menilai serius tentang material dimiliki seorang calon pemimpin daerah. Melainkan menilai dari intelektual, memahami arti 4 pilar berbangsa bernegara, dan sifat pemimpin yang ideal yaitu integritas, kapabilitas, otoritas dan kapasitas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) siap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tingkat provinsi maupun Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengikuti  protokol kesehatan. Harapaan kita bersama semoga tidak ada terjadinya Mahar Politik diantara Pemilihan Kepala (Pilkada) tingkat provinsi maupun daerah di Kalimantan Tengah dan kemurnian demokrasi tetap terasa di masyarakat Kalteng.***

(Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya)

123

Editor :nto
Reporter :