Pihak Kejaksaan Negeri Katingan bersama inspektorat, ketika menggelar ekspos penyimpangan dana desa di Desa Karuing Kecamatan Kamipang, Selasa (4/8). (FOTO : KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN)


KASONGAN, KALTENGPOS.CO - Ini menjadi peringatan bagi seluruh kepala desa di Katingan untuk tidak main-main dalam pengelolaan keuangan. Sebab kasus dugaan penyimpangan terhadap Dana Desa (DD), di Desa Karuing Kecamatan Kamipang, kini akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Katingan dan diproses secara hukum.

Plt Kajari Katingan Yovandi Yazid mengungkapkan, pihaknya diwakili Kasi Intelijen Siswanto dan Kasi Pidsus Erfandy Rusdy Quiliem, telah menghadiri ekspose hasil pemeriksaan khusus terkait dugaan adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan DD di Desa Karuing Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan pada 4 Agustus 2020. Dimana dari tim Inspektorat menyampaikan hasil pemeriksaan khususnya ke pihak Kejaksaan Negeri Katingan.

"Dari hasil pemeriksaan oleh tim Inspektorat ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Desa, di Desa Karuing," kata Yovandi Yazid kepada kaltengpos.co, Rabu (5/8).

Diungkapkan Yovandi, penyimpangan yang diduga dilakukan oleh oknum mantan kades berinisial WS itu, yakni ditemukan adanya pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Selain itu SiLPA APBDes tahun 2019 tidak tersimpan di rekening desa maupun kas bendahara. Pertanggungjawabannya juga fiktif. Pajak tidak dibayar. Kemudian juga melakukan pemalsuan dokumen pencairan Dana Desa.

"Akibat perbuatan terduga pelaku ini, potensi kerugian keuangan pemerintah desa kurang lebih Rp 616 juta," ucap pria yang dikenal akrab dengan wartawan ini.

Dia juga mengungkapkan, dalam pekan ini laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Katingan untuk diproses secara hukum. Kejaksaan Negeri Katingan sendiri kata Yovandi, juga akan segera memproses pihak pihak yang terlibat dalam penyimpangan atau penyelewengan dana itu, sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan khusus dilaksanakan, merupakan hasil koordinasi antara pihak Kejaksaan Negeri Katingan dengan Inspektorat Kabupaten Katingan dalam rangka melaksanakan amanat UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang pada pokoknya menyatakan aparatur penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terlebih dahulu, berkoordinasi dengan APIP," jelasnya.

1

Editor : nto
Reporter : eri