Edy Wijaya


KASONGAN, KALTENGPOS.CO - Dalam melakukan pendataan terhadap warga tidak mampu. Seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Katingan, agar lebih hati-hati. Sebab Kades dan perangkatnya bisa dipidana, jika manipulasi data warga tidak mampu.

Hal ini disampaikan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Katingan Edy wijaya kepada Kalteng Pos, ketika mengikuti kunjungan kerja Bupati Katingan Sakariyas ke wilayah Hilir, Rabu (29/7).

Dikatakan Edy Wijaya, didalam undang-undang RI nomor 13 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin, sudah sangat jelas. Dimana pada pasal 42 disebutkan, setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara dua tahun atau denda Rp 50 juta.

"Untuk itu saya ingatkan kepada Kades dan perangkatnya, jangan main-main dengan pendataan. Jika sampai ada laporan masuk dan terbukti memalsukan data, resikonya bisa masuk penjara dan denda," ungkapnya.

Seluruh Kades hendaknya mendata dengan benar. Jangan sampai ada orang yang masih mampu, tapi dimasukan ke dalam data tidak mampu. Ini membahayakan kades dan perangkatnya sendiri. "Tidak hanya itu. Yang mendata hingga yang menerima, itu juga kena sanksi," terangnya.

Oleh sebab itulah, warga tidak mampu harus didata dengan benar. Sebab data tersebut, menjadi pegangan pemerintah, dalam menyalurkan berbagai macam jenis bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. "Sekali lagi jangan sampai hanya karena data. Menimbulkan masalah bagi Kades dan lainnya," ujar Edy Wijaya.

1 2

Editor : nto
Reporter : eri

You Might Also Like