Ketua DPRD Kalteng menerima audeensi pengurus Gapensi Kalteng, Selasa (27/7)


PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menerima audensi sejumlah pengusaha lokal yang yang bergerak di bidang jasa dan kontruksi yang tergabung di Gapensi Kalteng, Selasa (28/7).

Para pengusaha lokal tersebut menyampaikan adanya kesan pemerintah pusat yang terkesan tidak ingin melibatkan pengusaha lokal dalam mendukung serta mensukseskan program Food Estate.

Diungkapkan Wiyatno mengatakan, para pengusaha lokal menyebutkan indikasi keengganan itu terlihat dari besarnya nilai atau anggaran proyek di lokasi Food Estate. Itu secara otomatis pengusaha lokal jasa kontruksi Kalteng tidak bisa ikut bersaing dalam lelang. 

"Kalau dari sisi kemampuan peralatan dan pembiayaan, pengusaha lokal Kalteng sangat mampu mengerjakan proyek yang berkaitan dengan food estate tersebut. Tapi, karena nilai proyeknya sangat besar dan belum pernah ada di Kalteng, membuat pengusaha lokal kita tidak bisa ikut mendaftar lelang," ucapnya.

Dia menyontohkan, pembangunan irigasi tahap awal di sekitar food estate tersebut, disediakan pemerintah pusat sebesar Rp800 Miliar dalam satu paket pengerjaan. Alhasil, ketika pengusaha kontraktor yang ingin mengikuti lelang proyek tersebut harus memiliki pengalaman minimal pernah mengerjakan proyek irigasi sebesar Rp300 Miliar.

"Sampai sekarang ini belum pernah ada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng yang menganggarkan pengerjaan fisik irigasi mencapai Rp 300 M. Jika ada proyek pengerjaan ataupun perbaikan irigasi di Kalteng, total anggaran per paket kurang dari Rp 100 M," ujarnya.

"Bukan karena pengusaha lokal Kalteng yang tidak ingin bersaing. Mereka sangat saja bersaing di lelang proyek Food Estate tersebut. Tapi, saat mendaftar saja sudah tidak lolos di administrasi. Padahal dari sisi pengalaman dan kemampuan pembiayaan sangat bisa bersaing. Itu yang mereka keluhkan ke kami di DPRD Kalteng," ungkapnya.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu pun mengharapkan, pemerintah pusat dapat mendengarkan dan memperhatikan keluhan pengusaha lokal tersebut.

“Kita berharapan, pusat tetap melibatkan pengusaha lokal dalam melaksanakan dan mensukseskan Food Estate ini. Langkah yang bisa dilakukan agar pengusaha lokal ini bisa terlibat di Food Estate tersebut yakni, tersedianya paket proyek yang tidak terlalu besar, sehingga dari sisi administrasi dapat dipenuhi pengusaha lokal kita,” ujarnya.

Kemudian perlunya disiapkan segera regulasi yang merupakan payung hukum atau legal standing dalam rangka pembinaan pengusaha kecil/menengah lokal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi di pasal 24, dan pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020.

"Aturan itu mengatur sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam membina dan menumbuhkembangkan pengusaha kecil/menengah," pungkasnya.

Selain itu, perlu juga merevisi peraturan daerah Provinsi Kalteng nomor 15 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Provinsi Kalteng agar sesuai dengan UU No.22/2017 dan PP No.22 tahun 2020.

1 2

Editor : nto
Reporter : arj

You Might Also Like