Wakil Ketua DPRD Kalteng Hj Faridawaty D Atjeh beserta jajaran Komisi I DPRD Kalteng saat melaksanakan Kunker ke Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Rabu (8/7)


PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Faridawaty D Atjeh beserta Anggota Komisi I DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Rabu (08/7).

Adapun tujuan  Komisi I melaksanakan Kunker yakni melakukan pengawasan terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan / Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di tengah masa pandemi Covid-19, mengetahui sejauh mana penyaluran bantuan sosial (Bansos), kemudian dilanjutkan dengan  mengunjungi Kantor Cabang Pembangunan (Capem) Bank Kalteng setempat.

Faridawaty menjelaskan, Kecamatan Katingan Tengah saat ini sudah dinyatakan sebagai zona hijau, setelah sempat menjadi zona merah dengan penderita positif covid berjumlah tiga orang. Namun kini ketiga pasien Covid-19 itu sudah dinyatakan sembuh.

“Perkantoran saat ini khususnya di kecamatan dan Capem Bank Kalteng sudah menerapkan protap New normal. Ini tentunya strategi yang sangat baik, sebagai upaya menekan laju persebaran wabah Covid-19 di Kecamatan Katingan Tengah. Kami harap strategi ini juga bisa dijadikan contoh untuk wilayah lainnya, yang masih masuk dalam zona merah,” kata Faridawaty, Rabu (8/7).

Sementara terkait dengan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) lanjut Faidawaty, pihaknya menerima laporan bahwa surat keputusan Gubernur Kalteng tentang penyaluran Bansos, dimana masyarakat terdampak yang tidak memiliki NIK/KTP dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat, ternyata dalam praktiknya tidak berjalan dengan mulus.

“Ternyata hal tersebut tidak dapat diterima atau di tolak. Padahal masyarakat terdampak, seperti para pedagang kecil dan sebagainya banyak yang tidak memiliki KTP setempat,” ujarnya.

Berdasarkan daftar penerima bansos Pemprov Kalteng untuk Kecamatan Katingan Tengah, ada 2.086 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun setelah dilakukan verifikasi, berkurang menjadi 119 KPM.

Hal itu disebabkan alasan adanya data double/tidak terdampak/tidak layak menerima bantuan, yang kemudian di proses untuk dilakukan pergantian data dengan yang berhak menerima. Namun hasilnya masih belum bisa di proses atau masih menunggu.

“Dari berbagai informasi dan masukan yang kami himpun ini, kami mendorong agar pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat segera melakukan perbaikan dan pembaharuan data KPM secara berkala dan cepat. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pun bisa terbantu, dan bantuannya tepat sasaran,” kata Faidawaty.

1 2

Editor : nto
Reporter : pra

You Might Also Like