Ir H Muhajirin MP


PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Ir H Muhajirin MP menyampaikan, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kalteng tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Dalkarla) diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat nantinya, terutama bagi para petani peladang tradisional di Bumi Tambun Bungai.

"Perda ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kalteng. Karena, selama ini masyarakat kita kebanyakan membuka lahan dengan cara dibakar, kalau lahannya tidak dibakar, mana mungkin bisa menghasilkan padi dan tanaman dengan baik. Cara inipun sudah dilakukan secara turun-temurun, sekaligus menjadi suatu kearifan lokal masyarakat setempat," ucap Legislator dari fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng tersebut, Rabu (08/7).

Lebih lanjut, Legislator yang membidangi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan tersebut kembali menambahkan, dimana melalui Perda ini, harapannya dapat menjadi perlindungan hukum nantinya, terutama bagi para petani peladang tradisional wilayah Kalteng.

"Setelah ada peraturan gubernur, maka untuk selanjutnya akan kami tindak lanjuti kembali, dan turut serta mensosialisasikan kepada semua pihak, terutama di wilayah dapil saya, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau," Kata H Muhajirin.

Sosialisasi sangat perlu dilakukan, sambung mantan Wakil Bupati Kapuas ini kembali menuturkan, terlebih kepada para konsituennya, yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

"Kita tahu, jika sosialisasi utamanya adalah tugas dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, hingga ke pelosok-pelosok daerah Kalimantan Tengah, namun agar lebih maksimal tentunya kami akan membantu mensosialisasikan Perda Dalkarla tersebut," tutup Wakil Rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tersebut. 

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like