Wahid Yusuf


PALANGKA RAYA-Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf yakin jika banyak pembahasan atau diskusi terkait pandemi virus corona, berada dalam perspektif yang sama, yaitu bagaimana cara pengendalian Covid-19 agar dapat terus dijalankan dan di sisi lain beberapa agenda penting masih harus tetap dijalankan.

Salah satunya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, dimana pelaksanaannya telah disepakati untuk dilaksanakan pada Tanggal  9 Desember 2020. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf.

Ia mengatakan, tidak sedikitpun mempermasalahkan penyelenggaraan pilkada serentak digelar meski di tengah pandemi Covid-19. Namun pria yang akrab dipanggil Yusuf ini memberikan penekanan agar protokol kesehatan, mulai dari memasuki tahapan-tahapan hingga proses perhitungan suara dapat diterapkan dengan detail dan konkret.

“Dalam hal ini yang terpenting adalah, Kemenkes, KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP sudah membahas sampai pada level teknis, dan ini yang harus dipersiapkan. Saya juga memahami pihak Kemenkes nantinya akan mendampingi KPU dan Bawaslu sampai level bawah. Diharapkan penyelenggara pemilu harus dipandu dengan protokol kesehatan yang sifatnya detail, jelas dan konkrit,”  kata Yusuf, Selasa (07/7).

Selain itu sambungnya, jika sejak awal pihaknya mendorong agar Kementerian Kesehatan dapat membuat protokol kesehatan yang bersifat umum, namun ada protokol kesehatan yang lebih detail dan jelas dalam beberapa kondisi dan situasi yang berbeda.

Seperti halnya pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, ia menyarankan agar dapat dibuat simulasi pada tiap-tiap tahapan, hal ini penting karena pada pelaksanaannya kelak akan melibatkan masyarakat banyak.

“Sebagai contoh, ketika KPU akan masuk pada masa pendataan pemilih, dalam kesempatan tersebut harus dibuat semacam simulasi terlebih dahulu pada satu atau dua daerah. Kemudian hasilnya dapat dilihat, apabila memang patut untuk ditiru dan diterapkan, maka simulasi tersebut bisa dijadikan pola dan diberlakukan secara nasional,” terang politisi partai Golkar tersebut.

Selain itu dia juga mengatakan, jika penerapan protokol kesehatan pada saat Pilkada Serentak harus ditentukan berdasarkan zona wilayah. Apabila salah satu daerah masih ditetapkan sebagai zona merah, maka pengawalan terhadap protokol kesehatan harus dilakukan dengan cara yang ketat dan tanpa kompromi.

Sedangkan untuk zona hijau, ia mengatakan hanya perlu menerapkan protokol yang standar, seperti penggunaan masker, membawa handsanitizer serta mencuci tangan.

“Untuk wilayah yang masuk dalam zona merah dimana pesebaran covid-19 nya masih tinggi kita tidak boleh membuat kesamaan penerapan protokol kesehatan, tentunya harus lebih ketat sementara untuk wilayah zona hijau dengan protokol standar dirasa sudah cukup,” pungkasnya.

1 2

Editor :dar
Reporter : pra

You Might Also Like